Kabupaten Subang, SpiritNews-Batalnya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Subang, untuk peletakan batu pertama pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban, di Kecamatan Pusakanegara, beberapa waktu lalu menimbulkan sejumlah polemik.
Sebagian pihak menyebut, jika batalnya kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut akibat gejolak yang masih terjadi anatara pemilik lahan dengan pemerintah terkait harga pembebasan lahan. Sementara yang lain menyebut, pembatalan kunjungan kerja jadi isyarat batalnya pembangunan Pelabuhan Patimban.
Baca Juga: Dubes Qatar Sambut Tawaran Investasi di Pelabuhan Sabang
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono membantah alasan penundaan kunjungan kerja Presiden Jokowi akibat dua hal tersebut. Termasuk isu presiden tidak jadi datang untuk menghindari para pemilik lahan lokasi pembangunan pelabuhan.
“Yang jelas Bapak Presiden itu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, dan presiden pasti datang ke Kabupaten Subang untuk meneruskan pembangunan Pelabuhan Patimban hingga tuntas, dan pelabuhan bisa dioprasikan dengan baik,” kata Beni kepada SpiritNews, Senin (27/8/2018).
Dijelaskan, Presiden Jokowi tidak jadi ke Subang bukan untuk menghindari para pemilik lahan di Kecamatan Pusakanegara. Menurutnya, harga tanah sudah jelas memiliki NJOP dan masyarakat Kabupaten Subang khususnya di daerah Patimban yang lahannya tergusur untuk pembangunan pelabuhan, akan mendapat ganti rugi sesuai nilai NJOP.
Berita Lain: Plt Bupati Subang Berang, Mobil Dinas Mogok Saat Akan Digunakan
“Apabila harga tanah tersebut oleh masyarakat Kecamatan Pusakanegara dianggap rendah dan tidak ada titik temu harga, pemerintah akan mengambil sikap dengan tegas untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Subang, agar pembangunan pelabuhan bisa selesai pada waktunya dan langsung digunakan,” ujar Beni.(bus)
