Kabupaten Cianjur, SpiritNews-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri memastikan pada 2019 mendatang, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di 1000 pesantren.
Menaker menjamin, setiap pesantren akan diberikan Rp 1 miliar untuk membangun dan mengembangkan BLK Komunitas. Hal itu dilakukan untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
“Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju untuk membangun BLK Komunitas di 1000 pesantren. Pembangunan BLK Komunitas ini merupakan bagian dari program pengembangan SDM yang akan mulai digenjot pada 2019,” kata Hanif saat memberikan sambutan pada acara Reuni Akbar ke-11 Pesantren Miftahul Huda Al Musri, Desa Ciendog, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Sabtu (22/9/2018).
Baca Juga: Tingkatkan SDM Pekerja Pariwisata, Kemnaker Kerjasama dengan Sumba Hospitality Foundation
Dijelaskan, nantinya setiap pesantren bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan BLK Komunitas. Syaratnya, ada lahan kosong yang cukup luas untuk membangun gedung BLK.
“Nantinya akan kita survey terutama lokasinya. Karena BLK ini membutuhkan lahan yang cukup besar sehingga memang perlu kita lakukan survey terlebih dulu,” ungkap Hanif.
Menaker berharap, BLK Komunitas mampu membantu pemerintah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat.
“Kita ingin keberadaan BLK komunitas di pesantren mengatasi kesenjangan antara kebutuhan di pasar kerja dan kompetensi alumni pesantren sehingga di masa depan semakin kuat dan berperan mengatasi kemiskinan,” katanya.
Selain membahas BLK Komunitas, Menaker juga meminta kepada santri untuk berpolitik. Pasalnya, ada pandangan sementara orang yang mengatakan politik itu kotor.
“Saya ingin sampaikan bahwa politik itu hal yang mulia, politik hal yang sangat baik. Rasul berpolitik, sahabat berpolitik, tabiin berpolitik, tabiin tabiin berpolitik, kiai kiai kita berpolitik,” ucap Hanif.
“Jadi, kalau ada kiyai berpolitik itu karena memang pendahulu kita berpolitik. Masa kalau masyarakat ikut pemilihan kepala daerah mencoblos pemimpin menuruti kiainya dianggap tidak rasional,” kata Hanif.
“Ada kelahiran datang ke kiyai, ada kematian ke kiyai, anak sakit ke kiyai, anak lulus sekolah mau syukuran ke kiyai, dan anak mau nikah ke kiyai. Masa giliran politik tidak boleh ke kiyai. Enak saja!” ucap Hanif.
Mengutip pernyataan Al-Ghazali, politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia menuju jalan yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. “Jadi itu arti politik yang sesungguhnya. Bila ada yang kotor, ada yang rusak pasti bukan politiknya tapi orangnya. Jangan sampai ada santri anti politik,” ungkap Hanif.
Menaker menambahkan, definisi politik Al-Ghazali berbeda dengan politik ala barat. Di barat, politik dipisahkan dengan agama. Politik disebut urusan publik, agama disebut urusan pribadi. Itu namanya sekuler.
“Menurut Al-Ghazali, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Itu lah dasar utama umat islam, para santri juga harus terlibat dalam politik,” ujar Hanif.
Berita Lain: Kemnaker Bantu Pembangunan 75 BLK Komunitas di Pesantren
Lebih lanjut, Hanif mengatakan, politik itu sangat penting karena tujuan utama berpolitik untuk membentengi akidah. Akidah perlu dibentengi oleh politik karena kalau tidak kekuasaan bisa menggerus akidah.
“Akidah juga sangat diperlukan oleh politik karena politik kalau tidak didasari oleh akidah maka politiknya tidak maslahat, manfaat, dan berkah. Itulah kenapa politik dan agama tidak bisa dipisah-pisahkan,” kata Menaker menegaskan.(rls/SpiritNews)
