Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Keberhasilan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI pada tahun 2017, tidak terlepas dari peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Oleh karena itu, dukungan dari pimpinan dan seluruh unsur di lembaga ini sangat dibutuhkan, untuk menghadirkan pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang efektif dan efisien.
Demikian disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya pada acara pelantikan Ikhwan Mulyawan sebagai Kepala BPKP Perwakilan Aceh, menggantikan Ichsan Fuady yang akan bertugas di tempat baru, yaitu sebagai Kepala BPKP Kepulauan Riau.
Kegiatan yang juga dirangkai dengan Penandatanganan MoU Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Keuangan antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA itu di pusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh.
Baca Juga : Plt Gubernur Aceh Mengajak Sektor Swasta Terlibat dalam Pembangunan
“BPKP perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Berkat dukungan BPKP, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah menorehkan sejumlah prestasi. Bahkan tahun 2017, semua Pemda di Aceh mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Khusus untuk Pemprov Aceh, predikat itu kembali diraih tahun lalu, sehingga selama tiga tahun berturut-turut, Pemprov Aceh mendapat predikat WTP atas laporan keuangannya,” kata Nova.
Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari suksesnya pembinaan bidang pengelolaan keuangan yang dilakukan BPKP. Selain itu, BPKP juga sukses mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah di daerah ini.
Untuk diketahui bersama, dengan aplikasi ini, sistem keuangan akan berjalan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi hingga proses pelaporan.
Berita Terkait : Plt Gubernur Aceh : Pendidikan Vokasi Penting untuk Pembangunan
Selain itu, kata Nova, terjalinnya kesepakatan antara para kepala daerah di Aceh dengan KPK untuk penerapan e-planning juga tidak terepas dari peran BPKP. Pada proses ini, BPKP berperan dalam memberikan bimbingan teknis dan menginisiasi penerapan e-planning dengan menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan.
Selanjutya, jelasnya, BPKP juga berperan mengawal akuntabilitas pembangunan desa dengan melakukan bimbingan teknis untuk penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES versi 2.0. Tahun ini seluruh Gampong atau desa di Aceh telah menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan Anggaran Gampong.
Gebrakan terbaru BPKP Aceh adalah menjalin kerjasamanya dengan PT Bank Aceh Syariah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, untuk pengembangan aplikasi SIMDA yang terkoneksi langsung dengan Core Banking System PT Bank Aceh Syariah.
“Kerjasama ini resmi ditandatangani hari ini dalam bentuk MoU oleh para pihak terkait. Langkah ini tentu saja sangat sejalan dengan misi Pemerintah Aceh untuk penerapan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) berbasis e-government. Dengan terintegrasinya aplikasi SIMDA ke Core Bangking System PT Bank Aceh Syariah, maka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/kota semakin transparan, akuntabel dan auditable,” katanya.
“Dengan beroperasinya sistem ini, maka semua akan lebih akurat cepat dan mudah, sehingga semakin meningkatkan kinerja Bank Aceh Syari’ah di masa mendatang, sesuai dengan visi Bank Aceh Syari’ah, yaitu menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia,” tambahnya.
Meski demikian, Nova juga mengingatkan, bahwa disamping sejumlah prestasi yang telah ditorehkan, BPKP masih memiliki Pekerjaan Rumah yang cukup banyak. Beberapa tugas tersebut antara lain meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mencegah praktik KKN, meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar mencapai level 3.
“Di bawah kendali pimpinan baru, kami harap PR ini dapat kita tuntaskan. Kami selaku pimpinan Pemerintahan Aceh siap menjalin kerjasama dengan BPKP untuk mewujudkan upaya ini. Kami juga akan meminta Bupati/Walikota untuk senantiasa bersinergi dengan BPKP agar kita mampu menyel esai kan permasalahan terkait pengelolaan keuangan di daerah ini,” jelasnya.
“Kepada Bapak Ichsan Fuady selaku pimpinan BPKP Aceh sebelumnya, kami mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Selamat bertugas di tempat yang baru. Kepada Saudara Ikhwan Mulyawan dan keluarga, kami ucapkan Selamat datang di Negeri Serambi Mekkah. Semoga saudara betah tinggal di Aceh dan dapat menjalankan misi BPKP di daerah Aceh,” ungkap.(mah)
