Kabupaten Karawang, SpiritNews-Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, mengingatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk tidak membawa politik praktis ke kampus, jelang Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Menurutnya, kondisi politik praktis di kampus akan membawa perpecahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, pilihan politik setiap individu itu berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan.
Baca Juga: Mahasiswa Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi
“Kampus itu tempat belajar untuk menggembleng peningkatan mahasiswa. Belum tentu dosen atau mahasiswanya memiliki pilihan yang sama. Jangan bawa perpecahan ke kampus,” ungkap Nasir usai memberikan kuliah umum di Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Jawa Barat, Senin (3/9/2018).
Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh kampus negeri maupun swasta yang dinilai tidak independen. Kampus harus netral dari kegiatan politik. “Kami akan berikan surat peringatan (SP), bahkan pemberhentian rektor bagi kampus negeri yang membawa politik praktis ke dalam lingkungan mereka,” kata Menristekdikti.
Untuk perguruan tinggi swasta, hal itu akan dibahas dalam pertemuan bersama koordinasi perguruan tinggi swasta (Kopertis) untuk membahas larangan politik praktis. “Nanti kita bahas untuk swasta. Dan melaporkan ke Kopertis,” tegasnya.
Berita Lain: Mahasiswa Wajib Siapkan Diri Jadi Pengusaha Sebelum Sarjana
Ia berharap peran mahasiswa di dalam kampus menjadi penyeimbang, dalam peningkatan kondusifitas keamanan negara. Dan diharapkan tidak terpecah oleh politik praktis.
“Mahasiswa ini harus menjadi corong pembangunan. Jangan justru malah terbawa isu hoaks. Mahasiswa harus bisa menangkal isu-isu hoaks. Jangan di dalamnya ikut politik-politik,” ucapnya.(art)
