Alih Kelola SMA dan SMK Belum Tuntas, Wakil Walikota Bekasi Konsultasi ke Pemorov Jabar

  • Whatsapp
Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu saat konsultasi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat
Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu saat konsultasi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat

Bandung, SpiritNews-Wakil Walikota Bekasi, H. Ahmad Syaikhu konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), di Cicendo Kota Bandung, Kamis, (12/10/2017).

Ahmad Syaikhu didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, Ketua MKKS SMA dan SMK, dan Bidang Aset, BPKAD Kota Bekasi.

Bacaan Lainnya

Ahmad Syaikhu, mengatakan, kunjungannya kali ini untuk membahas progres alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Barat. Seperti terkait aset sekolah dan adanya rencana bantuan keuangan khusus (BKK) dari anggaran Kota Bekasi. Ia menyampaikan keinginannya menambah rombongan kelas belajar siswa di Kota Bekasi dan gedung unit sekolah baru (USB).

“Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendukung undang-undang mengenai alih kelola sarana, prasarana utilitas (P2D) di Bidang Pendidikan yakni alih kelola SMA dan SMK. Namun diketahui, masih ada persoalan yang perlu diselesaikan khususnya mengenai serah terima aset SMA dan SMK,” kata Ahmad kepada SpiritNews.

“Pertemuan ini untuk konsultasi agar persoalan tersebut bisa segera selesai. Disdik dan Bidang Aset akan koordinasi lebih jauh ke Pemprov Jabar. Ini agar penyelenggaraan pendidikan semakin baik termasuk kita sampaikan usulan dana BKK,” tambahnya.

Selain itu, kata Ahmad, Disdik Jabar harus mewujudkan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) bagi sekolah di Kota Bekasi yang belum memiliki gedung.

“Terkait kebutuhan lahan bisa dikoordinasikan dan dari hasil pertemuan ini dinyatakan Pemprov Jabar siap membantu,” katanya.

Kadisdik Jabar, Ahmad Hadadi, mengatakan, menyambut baik koordinasi antara Pemkot Bekasi dan Disdik Jabar.

“Ini menujukkan niat baik demi kepentingan bersama dalam proses pendidikan anak bangsa khususnya di Kota Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya,” kata Hadadi.

Khususnya mengenai USB dan BKK, kata Hadadi, akan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan anggaran di Pemprov Jawa Barat.

“Hal yang urgen kita bahas dan selesaikan. Tim kami pun akan follow up terkait aset. Kami pun menyambut baik usulan BKK dari Kota Bekasi. Beberapa daerah lain juga mengusulkan BKK seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Banjar. Kalau Kota Bekasi masih pembahasan tapi tetap kami sambut baik dan kedepan bisa segera terealisasi,” pungkasnya.(sam)

Pos terkait