Kabupaten Karawang, SpiritNews-Informasi yang diterima masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menganggarkan kembali bantuan tempat sarana ibadah (Bansara) untuk kepentingan sarana ibadah masyarakat Karawang.
Namun disayangkan informasi tersebut belum ada kejelasan dari pemerintah setempat benar atau tidaknya. Baik sosialisasi lisan, media atau secara tertulis. Sehingga masyarakat kebingungan dalam hal tersebut.
Seperti Warga Desa Pejaten, Kecamatan Cibuaya mengharapkan adanya bantuan untuk tempat ibadah itu disampaikan kepada Anggota DPR RI, Dadang S Muchtar, Sabtu (10/3/2018).
Menurut mereka, penduduk Desa Pejaten mayoritas muslim, sehingga perlu ada tempat sarana ibadah dalam meningkatkan nilai religi. Tak terkecuali majlis ta’lim diperuntukan pengajian kaum hawa.
Yadi, warga setempat, mengharapkan kehadiran wakil rakyat pada kunjungan perorangan ini pulang tidak membawa tangan kosong. Melainkan membawa aspirasi yang wajib disampaikan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Pak Dadang S Muchtar, selaku anggota DPR RI dapat membawa aspirasi kami ini di parlemen. Kami perlu ada perbaikan sarana ibadah di desa kami. Besar harapan kami kepada pak Dadang, juga mantan bupati dapat mengabulkan aspirasi ini,” kata Yadi saat diberikan kesempatan bertanya oleh Dadang S Muchtar, di Pejaten- Cibuaya.
Ia mengaku bingung langkah yang harus ditempuh. Menurutnya keterbatasan informasi serta keterbatasan kemampuan membuat warga tidak bisa bergerap meminta bantuan terhadap pemerintah.
Oleh karenanya, kehadiran anggota Komisi II DPR RI dalam kunjungan perorangan menjadi momentum baginya dalam menyampaikan keluh dan kesah masyarakat setempat.
“Biasanya kita swadaya dari masyarakat, tapi ini terbatas biaya. Mungkin bila ada jalan bantuan dari pemerintah dapat membantu masyarakat dalam keinginan bantuan sarana ibadah,” ujarnya.
Mendengar aspirasi itu, Dadang S Muchtar berjanji akan menyampaikan aspirasi warga Pejaten terhadap Pemkab Karawang. Dasim pun tidak menampik bila dulu ada bantuan untuk sarana ibadah. Namun sempat dihilangkan waktu itu, karena khawatir dipolitisasi.
“Intinya aspirasi dari bapa dan ibu kami terima. Saya akan sampaikan ke bupati atau intansi yang menanganinya,” kata Dadang S Muchtar menjawab pertanyaan.(moy)
