Kabupaten Karawang, SpiritNews-Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang batal ditetapkan Rabu (7/11/2018) kemarin, setelah rapat dewan pengupahan terpaksa ditunda karena jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum.
“Belum ada keputusan (soal UMK Karawang 2019, red), karena rapat kemarin ditunda, jumlahnya tidak kuorum,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto saat dihubungi SpiritNews, Kamis (8/11/2018).
Dikatakan, penundaan rapat dikarenakan sejumlah anggota dewan pengupahan berhalangan hadir. Untuk itu pihaknya telah mengagendakan jadwal baru pelaksanaan rapat dewan pengupahan, yakni pada Jumat (9/11/2018) besok di Kantor Bupati Karawang.
Baca Juga: 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019
“Kemarin itu perwakilan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan pemerintah yang banyak berhalangan hadir, karena mungkin banyak kesibukan, banyak agenda masing-masing. Insya Allah Jumat besok bisa ditetapkan UMK, kita jadwalkan rapat ulang Jumat besok,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Karawang, Fadludin DH mengigatkan pemerintah untuk berhati-hati, dalam menetapkan UMK Karawang 2019. Pasalnya, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sejumlah perusahaan dan buruh.
“Harus hati-hati, karena upah kita sudah sangat tinggi. Jangan sampai nanti banyak perusahaan yang gulung tikar, tutup, karena tidak mampu membayar gaji karyawannya. Terutama industri padat karya yang jumlah karyawannya banyak, kalau sampai tutup justru masyarakat yang rugi,” ungkapnya.
Berita Lain: Persiapan Dunia Industri, Lulusan SMA/SMK Subang Kuliah di Taiwan
Disampaikan, rencana pembukaan kawasan industri secara besar-besar di Kabupaten Subang juga perlu diperhatikan. Sebab tidak menutup kemungkinan, sejumlah perusahaan memilih hengkang ke kabupaten tetangga tersebut, karena nilai UMK-nya jauh lebih rendah dibanding Karawang.(art)
