Kota Banda Aceh, SpiritNews-Wakil Ketua DPW PAN Aceh, Syafriadi meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap bijaksana, terkait upaya pengklaiman 4 pulau di wilayah Aceh Singkil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Sebab, hal ini berpotensi lahirnya konflik horizontal antar daerah antar provinsi.
“Pada 2017 lalu, Sumut juga secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). Tahun ini, Pemerintah Sumut kembali berupaya melakukan klaim terhadap 4 pulau di kawasan Aceh Singkil. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya kepada SpiritNews, Jumat (9/11/2018).
Baca Juga: Pemprov Aceh Komitmen Tingkatkan Profesionalisme ASN
Ia memprotes sikap Pemerintah Pusat yang memberikan lampu hijau terhadap penyerobotan wilayah Aceh Singkil oleh Pemprov Sumut. Menurutnya, jika Pemerintah Pusat membiarkan hal ini maka seolah sengaja menoreh luka lama di Bumi Serambi Mekkah. “Persoalan penyerobotan wilayah Aceh ini dengan pola klaim wilayah tak bisa dianggap enteng, ini masalah besar,” tegasnya.
Syafriadi mendesak Pemprov Aceh bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. “Jangan membiarkan masalah terus muncul. Pemerintah Aceh segera membentuk Tim Task Force yang melibatkan Pemerintah Aceh, Sumut, kabupaten/kota, plus pemerintah pusat. Jika lamban direspon, maka akan semakin memperparah kondisi, bisa memicu konflik horizontal di sana,” tegasnya.
Berita Lain: Ibu Rumah Tangga Jadi Pengidap HIV/AIDS Tertinggi di Aceh Utara
Pemprov Aceh harus bersikap tegas soal batas wilayah Aceh, dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Sumut dan sejumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh. “Hal ini harus difollow up terus. Persoalan bisa muncul secara tiba-tiba akibat kordinasi antar provinsi yang masih lemah. Kami berpikir, apa yang terjadi di sana juga terkait kedaulatan batas wilayah,” ungkapnya.(mah)
