Kota Bekasi, SpiritNews–Perusahaan Daerah (PD) Mitra Patriot sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mengelola Bus Trans Patriot, belum memiliki pengalaman yang memadai dalam hal pengelolaan bus angkutan massal. Hal tersebut diakui Direktur PD Mitra Patriot, Tubagus Hendra Suherman.
Oleh sebab itu, untuk sementara waktu pihaknya menggandeng Perum Damri sebagai operator, guna mensukseskan operasional sembilan Bus Tran Patriot yang sudah mulai memasuki tahap uji coba operasional.
“Jujur saja, kami belum punya pengalaman. Maka dari itu, kami learning by doing menggandeng pihak Damri yang sudah berpengalaman. Secara infrastruktur dia siap, dan secara SDM juga siap,” ungkapnya.
Baca Juga: Rahmat Effendi dan Trans Patriot
Menurutnya, pihak Damri punya hal-hal yang sudah siap untuk dijalankan, apalagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut punya aturan sendiri, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2018. “Subsidi ini akan dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi setelah tiga bulan operasional. Kami yang berjalan, dana juga gak ada sebesar itu (untuk operasional, red),” tuturnya.
Dijelaskan, pihak Damri mampu menutupi dulu biaya operasional selama tiga bulan, kemudian baru mengklaim ke Pemkot Bekasi. Nantinya Dinas Perhubungan (Dishub) yang memilik tim verifikator, sehingga ada kontrol dari regulator.
Penunjukan Perum Damri oleh PD Mitra Patriot sebagai operator, salah satunya adalah kesediaan mereka menutupi biaya operasional Trans Patriot selama tiga bulan kedepan. Dengan demikian, Damri ditetapkan sebagai operator, sementara PD Mitra Patriot sebagai pengelola Bus Trans Patriot.
Berita Lain: Dishub Kota Bekasi Akui Bus Trans Patriot Belum Beroperasi Secara Maksimal
“Ini akan terus berlangsung, setiap tiga bulan Damri mengklaim ke pemkot, sampai nanti kita betul-betul mampu secara keuangan,” tutur Humas PD Mitra Patriot, Iqbal Daud.(sam)
