Kabupaten Karawang, SpiritNews-Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Kabupaten Karawang, Dadi Mulyadi meminta Bupati Cellica Nurrachadiana melunasi hutang janji politiknya kepada masyarakat Karawang, sebelum mengimbau masyarakat membayar hutang tagihan listrik PLN melalui Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 973/7969/Bapenda.
“Saya garis bawahi, pernyataan Bupati Karawang yang asal jeplak, yang menyampaikan jika itu hutang harus dibayar. Saya sepakat, tapi selaku pemimpin harusnya memberi contoh yang baik dong sebelum ngomong. Kalau masyarakat disuruh bayar hutang, bupati yang harus terlebih dahulu membayar hutang-hutang politiknya ke masyarakat dong,” katanya kepada SpiritNews, Jumat (4/1/2019).
Hal itu menyusul sikap Bupati Cellica atas polemik surat edarannya yang malah menegaskan bahwa individu konsumen PLN harus tahu atas kewajibannya masing-masing. Dan mengaku hanya meminta kepada semua masyarakat, pelaku usaha dan yang lainnya, agar membayar listrik tepat waktu dan jangan sampai menunggak. “Ya kalau punya hutang, ya bayar lah”.
Baca Juga: Klarifikasi Surat Edaran Bupati, Kok Jawaban Bapenda dan PLN Berbeda?
Dadi mengingatkan, dulu Bupati Cellica di masa kampanye di hadapan rakyat Karawang banyak berjanji untuk mensejahtetakan masyarakat Karawang. “Janji-janji lainnya juga masih banyak, dan itu adalah hutang yang harus ditunaikan ke masyarakat. Jangan malah mengajari masyarakat,” katanya.
Dikatakan, fakta dari tahun ke tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang selalu berada di antara defisit dan SiLPA. Artinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak punya blueprint yang visioner untuk membangun kesejahteraan rakyatnya, dan semua tolok ukur keberhasilan program hanya berbasis kuantitatif bukan kualitatif.
“Artinya bupati atau pemerintah harus legowo dan jangan alergi dengan kritik. Karena salah satu ciri dari negara demokrasi adanya penyeimbang, dan gak bisa janji politik di masa kampanye dulu hanya dijadikan sebagai lip service semata atau omong kosong belaka,” tambah Dadi.
Ia pun meyindir Partai Demokrat yang seolah ‘kebakaran jenggot’ dengan menuding sejumlah pihak mempolitisir Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 973/7969/Bapenda tentang Himbauan Pembayaran Rekening Listrik Pasca Bayar Tepat Waktu yang menuai kontroversi dan dianggap tidak pro terhadap masyarakat kecil.
Berita Lain: Ketua BM-PAN Karawang Sebut Partai Demokrat Tak Perlu ‘Kebakaran Jenggot’
“Saya kira keliru kalau kemudian menyebut dipolitisir. Justru bupatilah yang sejak awal sudah melakukan politisasi terhadap hadirnya surat edaran tersebut, dengaan dalih menggali pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bentuk prestasi pemerintah,” pungkasnya.(yan/bbs/art)
