Pemkab dan DPRK Aceh Utara Sahkan APBK Tahun Anggaran 2020

  • Whatsapp
spiritnews.co.id

Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara mengesahkan Rancangan Qanun (Raqan) menjadi Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2020.

Dalam paripurna yang dilakukan pada Jumat (29/11/2019) malam itu, disahkan pendapatan daerah sebesar Rp 2,770 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 2,794 triliun lebih, dan surplus/(defisit) sebesar Rp 24,651 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 33,151 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 8,5 miliar dan pembiayaan netto sebesar Rp 24,651 miliar lebih.

Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, mengatakan, paripurna DPRK Aceh Utara ini telah mengesahkan rancangan APBK menjadi Perda APBK 2020.

“Pendapat dan masukan serta laporan dari fraksi-fraksi terhadap RAPBK Tahun Anggaran 2020 akan kami evaluasi, pelajari dan tindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menjadi perhatian kami bersama SKPK terkait,” kata Yusuf.

Dikatakan, keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan belanja dalam rangka mengisi pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat adalah suatu permasalah yang harus dipecahkan.

“Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara pendapatan daerah untuk menutupi belanja sangatlah terbatas dan memerlukan upaya-upaya untuk mencari sumber lain baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia berharap dengan disahkan APBK Aceh Utara akan menjadi suatu harapan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pasal 315 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

“Untuk itu, kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil pembahasan kedua pihak guna kita sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” ungkapnya.(mah)

Pos terkait