Kota Semarang, spiritnews.co.id – Pandemi Covid-19 berdampak kepada semua lini, terutama nelayan kecil dan tradisional terlebih yang berada di pulau-pulau kecil
Humas KNTI Kota Semarang, Hendra Wiguna, mengatakan, nelayan mengalami kehidupan yang sangat pahit saat ini karena harga ikan hasil tangkapan anjlok, hingga sepinya pasar.
“Sedang beban operasional untuk melaut masih tetap sama seperti biasanya, sehingga tak jarang jika pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan. Beban operasional nelayan sendiri, paling banyak diperuntukkan bagi pembelian bahan bakar minyak (BBM),” kata Hendra, dalam rilis yang diterima redaksi spiritnews.co.id, Sabtu (18/4/2020).
Dikatakan, pemerintah harus memperhatikan nelayan kecil dan tradisional. Sebab, nelayan sangat berjasa dalam ketahanan pangan negara.
“Perlu digaris bawahi juga bahwa sektor perikanan tangkap, tidak bergantung kepada barang impor seperti pakan pada peternakan ayam. Jadi besar kemungkinan untuk tetap berproduksi, memastikan ketahanan pangan bagi bangsa ini tercukupi. Hanya saja perlu diperhatikan terkait ketersediaan sarana prasarana penunjang, terutama BBM,” katanya.
“Jadi tidak ada salahnya, jika nelayan pun diberikan cashback setiap pembelian BBM seperti halnya para driver ojek online. Selain itu, catatan lainnya adalah tentang pengalokasian ketersediaan BBM yang harus sesuai dengan kebutuhan nelayan tentu Pertamina atau BPH Migas bisa mendapatkan datanya dari KKP. Serta harus dipastikan pula, keberadaan SPBN harus berada dekat dengan labuh kapal nelayan. Hal ini mengingat aktivitas nelayan dilaut, serta waktu nelayan yang cukup terbatas ketika beraktivitas didarat,” tambahnya.
Selain itu, kata Hendra, akses nelayan untuk mendapatkan BBM harus dipermudah/disederhanakan kembali agar nelayan tidak kesulitan. Misalnya soal pengisian persyaratan pengaksesan BBM, dapat didampingi langsung oleh petugas perbantuan baik dari kelembagaan perikanan dan kelautan ataupun dari pihak pertamina sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, perlu ada komunikasi yang proaktif dari Pertamina dengan DKP provinsi atau kabupaten/kota terutama terkait alokasi kebutuhan BBM untuk Nelayan. Dan yang peru diupayakan juga adalah tentang penindakan terhadap BBM ilegal.
Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan program kemitraan melalui program CSR/Bina Lingkungan dengan Kelompok/Koperasi Nelayan tentang manajemen pengelolaan usaha perikanan. Misalnya dengan melibatkan koperasi/Kelompok Usaha Bersama nelayan dalam pendistribusian BBM kepada nelayan,” ungkapnya.(sir/red)
