Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak para bupati dan wali kota se-Aceh untuk saling mendukung menyukseskan seluruh indikator pencegahan korupsi. Demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan taat azas.
Hal tersebut disampaikan Nova dalam acara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Aceh Tahun 2020, bersama Deputi Pencegahan Korupsi KPK, Kepala BPKP Aceh serta Bupati dan Wali kota se-Aceh.
Nova menyebutkan di dalam RPJM Aceh 2017-2022 tegas dinyatakan, bahwa pemerintahan bersih, adil dan melayani itu harus diperkuat dengan penataan sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.
“Penekanan kita tidak hanya pada penegakan hukum, tapi juga perlu meningkatkan pencegahan guna menyadarkan semua pihak akan bahaya dan risiko tindak pidana korupsi,” kata Nova dalam sambutan yang dibacakan Sekda Aceh, dr. Taqwallah M. Kes, dalam rapat video conferensi tersebut, Senin (27/04/2020).
Melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah), KPK telah melakukan supervisi secara intens terhadap pengelolaan pemerintahan daerah termasuk Aceh yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
Nova mengapresiasi supervisi tersebut, terlebih melalui sistem MCP (monitoring centre for prevention) yang dibangun untuk memberikan informasi capaian kinerja Kopsurgah yang meliputi 8 bidang intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Dari delapan indikator itu, KPK melakukan assessment guna melihat tingkat keberhasilan pencegahan korupsi di Aceh. Hasilnya memang masih di bawah rata – rata nasional, yaitu hingga tanggal 17 Januari 2020 posisi Aceh masih pada posisi 46%, di bawah capaian nasional sebesar 68%. Karena itu, Nova berharap kerja keras semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Perlu mejadi perhatian kita semua terhadap kesiapan dan keseriusan kita bersama untuk memanfaatkannya dalam upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Aceh,” kata Nova Iriansyah.
Nova mengajak seluruh pimpinan daerah di Aceh untuk memanfaatkan pertemuan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan lebih siap melakukan langkah terbaik dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Aceh. Dengan demikian, visi untuk menciptakan Pemerintahan yang adil, bersih, merata dan melayani di seluruh Aceh, dapat terwujud.
“Mari bersama-sama kita perkuat upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Aceh, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi rakyat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, pihaknya siap membantu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di 8 bidang intervensi program koordinasi dan supervisi pencegahan.
“Tahun 2018 dan 2019 Aceh angkanya masih kurang baik. Tahun ini kalau perlu, kita akan bantu ekstra. Kasih tahu ke kita, kita akan dampingi,” kata Pahala.
Pahala Nainggolan menekankan, komitemen pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola menjadi hal utama pencegahan korupsi. Karena itu, ia mengajak pimpinan daerah seluruh kabupaten dan kota serta provinsi Aceh untuk membenahi tata kelola pemerintahan.
“Kita perlu perkuat komitmen untuk memajukan ini. Yang pasti kalau tata kelola baik, pencegahan korupsi juga akan berjalan dengan baik,” ujarnya.(mah)
