Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Hampir 15 Tahun MoU Helsinki ditandatangani terhitung 15 Agustus 2005 silam dan sudah 14 tahun UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh disahkan. Namun berbagai polemik penuntasan dan realisasi UUPA seakan cerita dongeng, faktanya hingga detik ini selembar bendera Aceh saja tak kunjung dikibarkan.
“Belum lagi, sejumlah persolan yang di Aceh yang seakan dibiarkan begitu saja padahal rakyat telah memandatkan kepada para wakil nya di parlemen Aceh untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, apa hendak dikata lembaga ini seakan dinahkodai oleh sosok yang tak punya gagasan, kepedulian dan nyali sehingga fungsi pengawasan relatif lemah tanpa kejelasan dan ketegasan,” kata Ketua Umum Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada spiritnews.co.id, Minggu (05/07/2020).
Dikatakan, jika kita lihat secara kapasitas para wakil rakyat secara individu di parlemen mayoritas mulai didominasi oleh sosok-sosok yang berkualitas dan mumpuni, hanya saja seakan ibarat tamsilan jika suatu kelompok singa dipimpin oleh kambing maka mengembek lah kelompok tersebut begitupun sebaliknya.
“Sejumlah polemik yang kini ada di Aceh seperti, hasil audit BPK terkait pembangunan rumah duafa, penyelesaian persoalan bendera, kejelasan penggunaan anggaran Refokusing dan BTT untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh yang bersumber dari APBA, Persoalan Blok Migas, persoalan proyek multiyears ditengah pandemi serta sejumlah persoalan lainnya tak selembar surat pun dari ketua DPRA yang kita lihat sebagai sikap tegas DPRA secara kelembagaan sebagai presentatif masyarakat terhadap berbagai polemik yang ada. Apa kelembagaan DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasannya kini mati kutu, mati suri atau memang sedang berjalan ibarat sapi ompong,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini ketika ribuan masyarakat Aceh terkatung-katung nasibnya di Malaysia, ketua DPRA justru membiarkan Mualem yang kini sendiri dengan dasar kepeduliannya untuk bergerak membantu masyarakat Aceh di negeri Jiran.
“Mana ketua DPRA ? Apakah sedang terlena hingga selembar surat pun tak ada ? Kita khawatir imbas dari pada lemahnya lembaga legislatif yang notabenenya didominasi oleh perwakilan Partai Aceh justru berdampak buruk kepada elektabilitas,” jelasnya.(mah)
