Kota Bekasi, spiritnews.co.id – Komisi D DPRD Kota Depok mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam rangka kunjungan kerja terkait komparasi data dan informasi tentang keberlangsungan dan kondisi sekolah swasta selama masa pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Inayatulah, memberikan sambutan selamat datang kepada rombongan di ruang rapat Disdik.
“Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi memiliki tugas visi misi Kota Bekasi yaitu cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan, dengan core/intinya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector sehingga memiliki anggaran terbesar dibandingkan dengan dinas lainnya di Kota Bekasi,” kata Inayatulah.
Salah satu program Disdik adalah berusaha menciptakan lapangan kerja sebanyak 150.000, dengan cara mengkerjasamakan SMK dengan Diskaner untuk dibimbing, dilatih, dan dikaryakan.
Inayatulah lalu memaparkan bahwa jumlah guru yang ada di Kota Bekasi sebanyak 10.500 dengan pembagian 5.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5.500 Tenaga Kontrak Kerja.
“Di Kota Bekasi, kita tidak ada lagi pegawai guru honorer karena sudah digantikan dengan tenaga kontrak yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kota Bekasi,” katanya.
Berdasarkan data sekolah swasta yang ada di Kota Bekasi yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 1200, SD sebanyak 297, SMP sebanyak 235, dan SMA sebanyak 147.
“Kita juga mendengar dari pengelola sekolah yang kebingungan Karena Covid-19, tidak adanya kelas belajar (tatap muka), proses mengajar melalui Zoom, dan lain sebagainya, tugas kami memberikan arahan kepada sekolah dengan adanya pemasangan Wifi dan Kuota dari program Kementerian Pendidikan,” jelasnya.
Pimpinan rombongan sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Supriatni menanyakan tentang solusi yang bisa ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
“Kami ingin mendapat kan informasi mengenai situasi pandemi apakah guru – guru mempunyai kesulitan mengajar? Keefektifan proses elajar mengajar ? Sampai Proses penggajian yang terhambat atau tidak? Karena kami di Komisi D membawahi bidang Kesejahteraan masyarakat, hal seperti ini sedang menjadi perhatian khusus kami,” bebernya.(sam)
