Kabupaten Subang, spiritnews.co.id – Untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.
Hal ini menjadi bahasan dalam rapat koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi tahun 2020 secara video conference yang dihadiri Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, dari ruangan commant center kantor Diskominfo Kabupaten Subang, Kamis(22/10/2020).
Tema yang diusung dalam Rakornas tersebut “Transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju”, yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan turut hadir secara virtual beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BI dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
Presiden Joko Widodo, mengatakan, kondisi perekonomian tahun 2020 sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kali ini, kita dituntut mampu mempertahankan tingkat iflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, saat ini menjaga keseimbangan menjaga suplai sangat penting agar disaat perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga.
Ia berharap kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Pusat telah menyalurkan skema program prelindungan sosial dan yang bersifat kes transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu prakerja, subsidi gaji, bantuan sosial produktif untuk bantuan modal UMKM.
“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai,” jelasnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengaku komitmen untuk menjaga ekonomi antara Pusat dengan Daerah serta mengupayakan transformasi digital untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi Covid-19 karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi.
“Pemulihan ekonomi bantuan pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total 203 triliun. Diperlukan pendistribusian anggaran dari daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan,” kata Sri.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, saat krisis terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi.
“Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 kali ini pun kita diuji. Mari kita buktikan dengan berkolaborasi bersama dengan UMKM, kita mampu melewati krisis,” kata Teten.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus dapat menjaga harga agar tidak melonjak.
“Kita harus sama-sama kompak. Kita berbeda dari Negara lain, kita negara demokrasi. Sistem ini membuat pemerintah harus bekerja sangat keras untuk mengendalikan semuanya, kita berkolaborasi dengan daerah. Hal ini yang membuat Pusat dan Daerah untuk tetap menjaga konsistensi daya beli masyarakat,” kata Tito.(rls/red)
