Kota Tangerang Selatan, spiritnews.co.id – Untuk menghadapi tantangan terbesar dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan melakukan program pelatihan sesuai kebutuhan industri guna menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Menurut Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan, dalam menjalankan fungsinya, 21 Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) yang tersebar dari Aceh hingga Sorong, dan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) bisa ikut terlibat pembangunan SDM yang kompeten dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri.
“Kita harap balai-balai UPTD juga bisa ikut dalam pembangunan SDM sesuai kebutuhan industri. Forum yang kita bentuk dan menggelar rakor hari ini, untuk mencari industri itu arahnya mau kemana? Butuhnya seperti apa? Nah ini akan disesuaikan dengan kurikulum pelatihan yang ada di BLK-BLK,” kata Budi Hartawan saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), di Tangerang Selatan, Banteng, Rabu (4/11/2020) malam.
Dikatakan, melalui penyesuaian kurikulum pelatihan dengan industri, maka BLK-BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan oleh pasar kerja.
“Ini kita harapkan ke depan, kita harapkan juga pelatihan-pelatihan yang bisa menciptakan calon-calon yang keahliannya diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi,” kata Budi.
Ditegaskan, BLK diharapkan juga mampu melaksanakan program 3in1 (three in one) Kemnaker yang meliputi pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang merupakan outcome dari pelatihan.
“Jadi ada penempatannya, bukan hanya pelatihan dan sertifikasi yang merupakan outcome dari pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di seluruh BLK-BLK,” ujarnya.
Budi Hartawan menambahkan untuk menerapkan program 3ini pada BLK dalam hal penempatan lulusan, sangat diperlukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya melalui FKLPI. Budi berharap BLK-BLK mampu menjalin komunikasi secara positif dua pihak, komunikasi yang bisa memberikan input secara cepat, karena perubahan-perubahan paling besar dan paling cepat terjadi ada di industri.
“Jadi kita tinggal menyesuaikan bagaimana BLK-BLK kita disiapkan. Saya berharap BLK-BLK tidak menjalankan pelatihan-pelatihan model lama, harus ada perubahan. Karena itu, arahan Bu Menaker sangat jelas, segera siapkan sarana prasarana yang cocok dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan industri,” katanya.
FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan Industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK beroperasi.
Budi berharap FKLPI memiliki peran untuk membantu BLK dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta tersedianya informasi lowongan kerja dari industri kepada para pencari kerja khususnya lulusan BLK.
“Sedangkan manfaat yang didapat bagi industri adalah industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri,” ucapnya.
Dirjen Budi Hartawan menyatakan kegiatan Rakor merupakan salah satu bentuk komitmen dari Ditjen Binalattas dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia serta menurunkan angkat tingkat pengangguran melalui program FKLPI.
Budi berharap FKLPI memiliki peran untuk membantu BLK dalam mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta tersedianya informasi lowongan kerja dari industri kepada para pencari kerja khususnya lulusan BLK.
“Sedangkan manfaat yang didapat bagi industri adalah industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Plt. Direktur Lembaga Pelatihan (Lemlat) Kemnaker Heri Budoyo mengatakan rakor ini merupakan bentuk pembinaan terhadap FKLPI Daerah yang sudah terbentuk sehingga melaksanakan program kerjanya dapat tercapai dengan baik. Rakor diikuti 115 peserta dari FKLPI Pusat dan daerah; BLK UPTP/UPTD, Disnakertrans Provinsi/Kabupaten/Kota; dunia usaha dan dunia industri.
“Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama/kemitraan antara lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri serta tersusunnya progran kerja FKLPI Daerah tahun 2021,” katanya.
Sedangkan Ketua FKLPI Budi Setyo Utomo menambahkan pihaknya memiliki tugas menyelaraskan antara pelatihan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, saat era industri 4.0 ini softskill memegang peranan penting. Untuk itu BLK/LPK di era industri 4.0, agar menerapkan soft skill kepada peserta pelatihan.
“Soft skill memegang peran utama. kalau sudah memiliki sikap kerja, etos kerja, disiplin dan jujur, maka dia mudah beradaptasi. Skill bisa dilatih di tempat kerja,” ungkapanya.(rls/red)
