Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Aceh memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, di aula Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Utara, Kamis (18/2/2021).
Kegiatan ini bertemakan “Pendidikan Politik Sebagai Salah Satu Media Untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19”, dengan menghadirkan tiga narasaumber dari akademisi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Dr. Harun Ismail, Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh Drs. Arsyi, Drs. Saifuddin, M.Pd/Kesbangpol Aceh Utara.
Kegiatan yang diikuti 70 peserta dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama dan aktivis perempuan itu dibuka oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, Drs. Adamy, M.Pd.
Narasumber dari akademisi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Dr. Harun Ismail, membawakan tema Peran Masyarakat Dalam Politik Untuk Pencegahan Covid-19, Kabid Poldagri Kesbangpol Aceh, Drs. Arsyi menyampaikan materi Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pendidikan Politik, dan Drs. Saifuddin, M.Pd/Kesbangpol Aceh Utara menyampaikan Isu – isu Aktual Tentang Kehidupan Berdemokrasi Dalam Masyarakat.
“Pendidikan politik bagi masyarakat itu sangat penting, guna menyatukan persepsi serta bertukar informasi dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang politik,” kata Kabid Poldagri, Kesbangpol Aceh, Drs. Arsyi M. Si.
Dikatakan, pemerintah masih melihat banyak masyarakat belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal. Pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu.
“Pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan politik masih kurang maksimal, sehingga pendidikan politik tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan menimbulkan konflik sektoral,” jelasnya.
Dikatakan, akibat kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik dapat menimbulkan ketidakdewasaan masyarakat dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi yang sedang berlangsung.
“Jika hal ini dibiarkan akan berdampak timbulnya konflik masif yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu dan kemungkinan berpotensi menuju disintegrasi bangsa, sehingga demokrasi yang diharapkan untuk kemajuan bangsa Indonesia, malah menghancurkan bangsa,” ujarnya.
Asisten 3 Pemkab Aceh Utara, Drs Adami, M.Pd, mengharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam berdemokrasi.
“Harus mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam mengikuti arah perubahan. Jangan sampai kita terjebak dalam masalah yang akan menghancurkan kebersamaan kita sebagai bangsa,” kata Adami.
Ia juga berharap peserta sosialisasi ini dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang politik, partai politik, serta tata cara berpolitik yang benar sesuai dengan undang-undang.
“Sehingga kedepannya proses perpolitikan dan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan aman dan kondusif,” ungkapnya.(mah)
