Harus Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Penanganan Abrasi di Karawang Butuh Dana Rp 9,7 Triliun

  • Whatsapp

Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Penanganan abrasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membutuhkan dana sekitar Rp 9,7 triliun. Dalam hal ini perlu adanya kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Pemerintah Provinis (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan swasta.

Pasalnya, abrasi ini membentang sepanjang 7,5 kilometer di enam kecamatan (pantai utara) Kabupaten Karawang. Enam kecamatan itu adalah Kecamatan Pakisjaya, Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Tempuran, dan Cilamaya Kulon.

Bacaan Lainnya

“Anggarannya cukup besar untuk menangani abrasi, bukan miliaran lagi, tapi triliunan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang Dedi Ahdiat, kepada wartawan, di Karawang, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan, sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini abrasi memang terus terjadi di sejumlah wilayah pesisir utara Karawang. Sesuai dengan data Dinas PUPR Karawang, hingga kini abrasi di pesisir pantai tersebar di enam kecamatan.

“Untuk sementara, penanganan abrasi dilakukan di spot-spot tertentu. Itu pun dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan BBWS (Kementerian PUPR). Sebab jika dilakukan secara keseluruhan, anggaran penanganannya sangat besar,” katanya.

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, untuk penanganan abrasi di Karawang secara keseluruhan, membutuhkan anggaran cukup besar, mencapai Rp 9,7 triliun.

Dedi Ahdiat mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penanganan abrasi di wilayah pesisir utara Karawang.

Sementara itu, akibat abrasi yang terjadi dari tahun ke tahun, bibir pantai yang sebelumnya jauh dari sisi jalan kini sudah sangat dekat dengan jalan. Bahkan ada di beberapa titik yang jalannya rusak terkena abrasi.

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengaku akan membahas lebih lanjut mengenai penanganan abrasi di pesisir utara Karawang.

Diakuinya kalau selama ini penanganan abrasi baru dilakukan dengan penanaman mangrove, itu hasil kolaborasi antara pemkab dengan pihak swasta.

Sementara itu, Rohim, Ketua BPD Pusakajaya Utara, mengaku selama beberapa pekan terakhir ini warga di pesisir pantai Kecamatan Cilebar disibukkan dengan rob. Ia menyampaikan kalau warga juga khawatir dengan abrasi yang terus terjadi.

“Kami berharap ada pemasangan pancang (pemecah gelombang) yang menjurus ke laut, untuk mengatasi abrasi. Tujuannya agar abrasi tidak terlalu parah,” kata Rohim.(ops/sir)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait