Sekda Subang Ikuti Virtual Roadshow Kemenko PMK Terkait Stunting

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguatkan sinergi dan kepedulian tim percepatan penurunan stunting dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di setiap daerah terkait baik secara serentak terprogram maupun lintas sektor

Rakord tersebut diikuti oleh beberapa 4 kabupaten/kota  diantaranya Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang dan Kota Banjar. Kang asep sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Subang menjelaskan serta memparkan tentang program maupun kondisi stunting dan penanganan penghapusan kemiskinan yang berada di kabupaten subang

Prof. Dr. Muhadjir effendy, M.A.P, Menteri koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam sambutannya menyampaikan terkait dana desa yang siap dialokasikan terkait program-program untuk penanganan percepatan penurunan stunting. Pak menko juga menghimbau kepada kepala desa masing-masing, untuk tahu data mengenai jumlah ibu hamil, jumlah anak serta jumlah anak yang mengalami stunting. Sehingga penanganan akan lebih mudah.

Kang Asep Nuroni pun menjabarkan presentase prevalensi stunting berdasarkan studi status gizi Indonesia (SSGI) Prevalensi balita stunting Kabupaten Subang tahun 2021 mencapai 18,1%, adapun prevalensi balita stunting berdasarkan e-PPGBM di Kabupaten Subang pada tahun 2020 mencapai angka 2,69% atau setara dengan 3.071 balita, pada tahun 2021 mencapai angka 2,06% atau setara dengan 2.089 balita, dan pada tahun 2022 mencapai angka 1,99% atau setara dengan 1.834 balita, dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan.

Kang Asep Nuroni juga menjelaskan tentang isu permasalahan stunting dan isu permasalahan kemiskinan ekstrem, masing-masing memiliki 2 poin:

Isu permasalahan stunting yaitu:

– Peralihan dari kawasan berbasis pertanian menjadi kawasan berbasis Industri, banyaknya perempuan di sektor industri yang mengakibatkan pola pengasuhan yang di titipkan pada kerabar atau orang lain

-Hygiene dan sanitasi pada anak stunting belum optimal, kejadian diare masih tinggi yang menyebabkan penyerapan nutrisi pada anak menjadi terganggu

Isu permasalahan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

– Belum memiliki data sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai rujukan untuk perangkat daerah sebagai kewenangan masing-masing, intervensinya disesuaikan dengan data masing-masing

– Dengan data P3KE yang baru diterima pada akhir tahun 2022, diharapkan menjadu data sasaran oleh perangkat daerah penanggulangan kemiskinan dapat teratasi dan dapat lebih bersinergi.

Adapun pesan yang disampaikan Kang Asep Nuroni dalam kesempatanya ini semua demi tumbuh kembangnya anak.

“Harapan kami terhadap pemerintah pusat untuk pemusatan data anatara DTKS, E-PPBGM, ELSIMIL, data kemiskinan dan BPS dan juga intervensi dari pusat melalui kementerian-kementrian terkait dapat lebih masif,” ucap Kang Asep.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kadis DP2KBP3A, Kadinkes, perwakilan dari Polres Subang, perwakilan dari Kodim 0605 Subang, staff jajaran dinas DP2KBP3A, dan para hadirin lainnya yang mengikuti secara zoom meeting. (sir)