Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan damai melalui aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di DPRD Karawang.
Situasi Kabupaten Karawang yang damai pasca unjuk rasa tersebut mendapat respon positif dari banyak kalangan. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang hadir untuk semua rakyatnya.
“Alhamdulillah, aksi hari ini berjalan baik, lancar, dan kondusif. Terima kasih kepada anggota DPRD yang sudah menemui massa, serta masyarakat Karawang yang terus mendoakan daerah kita agar tetap aman,” kata Bupati Aep.
Hal itu diakui Wakil Ketua PCNU Karawang Muslim Hafidz. Ia mengapresiasi Bupati Aep dalam menangani unjuk rasa, karena telah berhasil menjaga suasana kondusif, kesigapan dan penetrasi menjadi kuncinya.
Diakuinya, ada tiga faktor yang menciptakan kesuksesan dalam mengelola kondusifitas dan ketertiban di Karawang. Yaitu, kemampuan Bupati dalam membangun komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholder di luar pemerintahan, baik dengan organisasi keagamaan, kepemudaan, maupun kemasyarakatan.
Soliditas Forkopimda yang terjaga dengan baik. Sinergi inilah yang menjadi modal utama dalam menggerakkan seluruh lini untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat Karawang, khususnya setelah melihat dampak dari demonstrasi yang akhir-akhir ini cenderung anarkis
“Masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga Karawang agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Semoga kondusifitas ini sampai di hari ulang tahun Kabupaten Karawang,” kata Muslim.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, mengaku, menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, terdapat sekitar enam poin besar yang menjadi tuntutan, mulai dari isu perampasan aset hingga kebijakan nasional.
“Massa aksi yang datang mengatasnamakan Cipayung Plus dan masyarakat Karawang karena organisasi Ampera membatalkan aksinya. Tentu apa yang mereka sampaikan tetap menjadi perhatian kami, apalagi ini isu nasional,” kata Endang.
Ia menegaskan DPRD akan menepati janji dalam tenggat waktu yang diminta. Dalam tiga hari pihaknya akan sampaikan hasilnya, karena akan segera berkoordinasi dengan pimpinan fraksi untuk merumuskan rekomendasi sebelum menyampaikannya ke DPR RI.
“Persoalan yang disampaikan, terutama soal perampasan aset dan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, akan kami komunikasikan ke tingkat pusat. Kami yakin komitmen ini bisa kami tunaikan,” kata Endang Sodikin.
Berikut enam tuntutan masyarakat Karawang :
- Mengadili dan mengecam DPR RI yang dianggap berkhianat kepada rakyat dengan menaikkan gaji dan tunjangan sendiri di tengah jutaan rakyat miskin.
- Menolak perampasan aset rakyat, termasuk tanah, kekayaan alam, ruang hidup, kenaikan pajak yang mencekik, serta utang negara yang dibebankan kepada rakyat kecil.
- Mengadili Kepolisian RI atas dugaan kebrutalan, pelanggaran HAM, dan tindakan represif yang menjadikan polisi sebagai alat kekuasaan.
- Menuntut pencabutan dan pembatalan seluruh UU/RUU pro-oligarki, seperti Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI, yang dinilai hanya menguntungkan elit dan korporasi.
- Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kerja layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil.
- Menegaskan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan elit politik, aparat represif, atau oligarki.
Kapolres Karawang, AKBP Fikih Novian Ardiansyah, memastikan situasi selama aksi berlangsung terkendali. IKepolisian bersama TNI dan unsur pengamanan lainnya tetap siaga.
“Kita siaga untuk menerima dan melayani aspirasi masyarakat Karawang. Alhamdulillah, situasi berjalan lancar tanpa ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kami tetap waspada agar kondisi positif ini terus bertahan,” kata Kapolres.(ops/sir)
