Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil Muhammad Junaidi, S.H,. M.H yang dinilai ‘mandul’. Dewan Pimpinan Pusat Barisan Intelektual Muda Tanah Rencong (DPP BEM-TR) mendesak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kajagung RI) agar segera melakukan evaluasi.
Desakan evaluasi terhadap Kajari Aceh Singkil dinilai sangat layak, karena tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, penegakan hukum tidak transparan dan berkeadilan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan “slogannya” dalam menekankan integritas, kerja tuntas, serta pelayanan hukum berkeadilan.
“Sejak awal bertugas pada Agustus 2024 lalu hingga saat ini, tidak ada prestasi kinerja yang patut dibanggakan dari Muhammad Junaidi, S.H,. M.H selaku Kajari Aceh Singkil. Kami menduga Kajari Aceh Singkil ada bermain mata dengan Pemkab Aceh Singkil, sehingga banyak kejahatan hukum yang menjamur di Aceh Singkil secara terang benderang dipertontonkan kepada Masyarakat,” kata Muhammad Syariski, Ketua DPP BEM-TR, saat melakukan aksi unjuk rasa, di Kejati Aceh, Sabtu (21/2/2026).
Aksi unjuk rasa ini dilakukan dampak dari lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan DPP BEM-TR pada Agustus 2025 di Kejari Aceh Singkil tentang temuan BPK RI 2024 pada Disperindagkop dan UKM.
Menurut Syariski, laporan DPP BEM-TR diduga diabaikan begitu saja. Padahal perbuatan melawan hukum tersebut diduga memenuhi syarat nepotisme terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan adik ipar Bupati Aceh Singkil, sehingga banyak anggaran daerah yang tidak transparan dan tepat sasaran dilakukan oleh Pemkab Aceh Singkil.
Salah satunya pembelian lahan untuk Sekolah Rakyat yang diduga mangkrak serta masih banyak pelanggaran hukum lainnya yang semestinya ditangani oleh Kejari Aceh Singkil.
“Kami menilai Kejari Aceh Singkil gagal melaksanakan fungsinya,” ungkapnya.(mah/ops/sir)
