Jakarta, spiritnews.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI dalam rangka berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia, di Istana Merdeka, Rabu, (4/2/2026).
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab beberapa pertanyaan dari para tokoh yang hadir. Diakuinya, setiap diplomasi luar negeri yang dilakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.
Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal penting yang telah dicapai dalam 1 tahun terakhir ini, ndonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia. Dan penetapan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa.
“Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi di mana Indonesia akan mempunyai fasilitas sendiri, khusus bagi jemaah haji Indonesia,” kata Presiden.
Diakuinya, Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan.
Sedangkan mengenai Board of Peace (Dewan Perdamaian) sebagai badan pengawas internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari 2026, Indonesia ikut menjadi anggota yang bersifat tidak tetap.
“Keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” katanya.
Terkait dengan biaya sebesar USD 1 miliar untuk dana rekonstruksi Gaza, Indonesia tidak bersifat wajib.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, organisasi ini bertujuan mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza, mencakup gencatan senjata permanen, penyelesaian sandera, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Badan ini bertujuan menciptakan stabilitas, keamanan, dan perdamaian abadi.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tambahnya.(rls/red/ops/sir)
