Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta resmi melaunching aplikasi SIMDA perencanaan (E-Planning) yang mulai digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Purwakarta 2019.
Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan pemerintahan yang good governance dan clean government.
“Pemkab Purwakarta mulai menerapkan pengintegrasian E-Planning pada tahun 2019. Langkah pengintegrasian ini berangkat dari kebutuhan Kabupaten Purwakarta dalam proses perencanaan dan penganggaran,” kata Kepala Bappeda Purwakarta Aep Durrohman saat acara launching E-Planning, di Aula Janaka Pemkab Purwakarta, Kamis, (11/04/2019).
Baca Juga : Pemprov Aceh Luncurkan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Terintegrasi
Dengan diterapkannya e-planning ini diharapkan berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan secara berjenjang serta penyusunannya memenuhi semua aspek yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama aspek, kecepatan waktu dan substansi.
“E-Planning juga akan diintegrasikan dengan e-budgeting sehinggga database perencanaan dan penganggaran menjadi hanya satu data sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pelaporan,” katanya.
Berita Terkait : Mudahkan Informasi PBB, Bapenda Purwakarta Launching Aplikasi Siceupol
Plt Sekda Iyus Permana, mengapresiasi adanya aplikasi E-Planning. Hal ini merupakan bentuk pengembangan manajemen pemerintahan, kepada seluruh perangkat daerah untuk tetap bersatu dalam rangka mengawal kesinambungan jalannya pembangunan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan sector maupun masing-masing kelembagaan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan harapan kita semua.
“Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Purwakarta melalui pemanfaatan teknologi informasi,” kata Iyus.
Dalam kegiatan ini dilakukan pula sosialisasi peran SIMDA perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan, serta pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Pemda yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat.(rls/sn)
