Jakarta, SpiritNews-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (26/04/2017).
Musrenbangnas itu bertemakan “Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan,”. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 9 Mei 2017 di Jakarta.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) bersama-sama para gubernur lainnya se-Indonesia, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, juga para bupati/wali kota, dengan arahan Presiden Jokowi, pada kesempatan tersebut membahas hal terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2018.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah supaya fokus terhadap program yang benar-benar prioritas.
“Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang. Saya lihat, hampir di semua daerah karena saya baca APBD, APBN saya baca. Rutinitas dan mengulang-ulang,” ujar Jokowi.
Untuk tahun 2018, pemerintah sendiri telah menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Kemudian penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas, dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama antara kementerian/lembaga (K/L) dengan pemerintah provinsi. Adapun penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip “money follows program” melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus penguatan.
“Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara K/L dan pusat-daerah,” kata Bambang.
Selanjutnya Bambang juga menekankan hal terkait penguatan, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan, dan memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Selain itu, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan perlu juga dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan.
“Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha, meliputi BUMN, BUMD, serta swasta, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA),” ujarnya.(*)
