Banten, SpiritNews-Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk 14.327 perusahaan di wilayah Provinsi Banten, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memaksimalkan fungsi dan peran Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK).
BBPLK yang berada di Kota Serang, Provinsi Banten ini melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap calon tenaga kerja dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Sebab, konsep ini diyakini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia, khususnya di Banten sesuai dengan kebutuhan industri.
“Lulusan BBPLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi, tetapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri,” kata Kepala BBPLK Serang, Fauziah, saat menerima kunjungan peserta Press Tour Kemenakertrans, Jumat (21/7/2017).
Press Tour Kemenakertras tersebut bertemakan ‘Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Menurut Fauziah, pelatihan berbasis kompetensi ini untuk menopang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berbasis kompetensi diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indoensia (SKKNI).
“PBK ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan di tempat kerja,” katanya.
Selain itu, kata Fauziah, sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi, dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas.
Dikatakan, pembekalan keterampilan melalui PBK yang diaplikasikan oleh balai-balai pelatihan kerja menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat. Terlebih saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan SD/SMP ke bawah.
Diakuinya, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017 mencatat jumlah angkatan kerja nasional sebanyak 131,55 juta orang masih didominasi oleh individu-individu berlatar belakang pendidikan rendah. Rinciannya yaitu, lulus pendidikan dasar sebesar 54,44 persen, lulusan sekolah menengah sebesar 28,13 persen, tamatan sekolah tinggi sebesar 12,26 persen, dan angkatan kerja yang tidak mengenyam bangkupendidikan formal sebesar 3,17 persen.
Di sisi lain kebutuhan akan tenaga kerja terampil semakin bertambah besar. Berdasarkan data yang diolah BPS, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030 dengan syarat memiliki 113 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan saat ini Indonesia baru mengantongi 57 juta orang tenaga kerja terampil.
“Artinya Indonesia membutuhkan supply tenaga kerja terampil sebanyak 3,7 juta pertahunnya. Kita terus melakukan percepatan penyediaan tenaga kerja terampil dengan melibatkan dunia industry, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh,” kata Fauziah.
Dijelasnya, jumlah BBPLK saat ini ada sekitar 301 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 BBPLK merupakan BLK UPTP atau milik pemerintah pusat, sedangkan sisanya adalah BBPLK UPTD milik pemda provinsi dan kabupaten/kota.
3R BBPLK Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil
Untuk memaksimalkan peran BBPLK dalam mencetak tenaga kerja terampil, Kemenakertrans membuat terobosan melalui program Revitalisasi, Rebranding, dan Orientasi BLK (3R). Intinya program ini akan menjadikan BLK yang berada di bawah Kemnaker maupun di daerah untuk menciptakan tenaga kerja secara masif dan fokus sesuai dengan kebutuhan industri. Awal tahun ini.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, M. Hanif Dhakiri telah menunjuk 3 BBPLK dalam program 3R tahap pertama yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung.
“Kebutuhan kita untuk tenaga kerja skilled itu jutaan bukan ribuan. Oleh sebab itu saya mengarahkan agar BBPLK harus fokus jurusannya dan masif memproduksi tenaga kerja melalui program 3R,” katanya.(sir)
