Kabupaten Bireuen, SpiritNews-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat, dalam penanganan pengungsi Rohingya, Myanmar. Sejauh ini Pemkab Bireuen melalui Dinas Sosial (Dinsos) cukup kewalahan, dalam pembiayaan operasional dan kebutuhan hidup para pengungsi tersebut.
“Cukup banyak sudah dibantu, kami sudah tidak tahan lagi biaya yang dikeluarkan. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kiranya dapat mengambil alih,” ujar Wakil Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani.
Dikatahui, dari total 79 pengungsi yang ditampung di komplek Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bireuen, sebanyak 25 pengungsi melarikan diri dalam satu bulan terakhir. Mereka sebelumnya ditemukan oleh nelayan, pada Juni 2018, saat terkatung-katung di laut lepas akibat perahu yang ditumpangi bocor dan mesin mati.
Baca Juga: Sebanyak 25 Pengungsi Rohingya di Bireuen Melarikan Diri dari Tempat Penampungan
“Sisa pengungsi sekitar 54 orang, sampai kini masih ditanggung biaya hidup. Sedangkan 25 orang yang kabur, sampai kini belum kembali. Walaupun sudah kami cari bersama masyarakat dan aparat pemerintah,” kata Muzakkar.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bireuen, Murdani menjelaskan, para pengungsi Rohingya yang ditampung di tempat penampungan sementara di komplek SKB, selama ini mendapatkan bantuan berupa pakaian, tempat tidur, makan tiga kali sehari dan penyediaan air bersih oleh Pemkab Bireuen bersama masyarakat.
Berita Lain: Puting Beliung Hantam 80 Rumah di Langkat
“Setiap bulan, biaya hidup mareka sekitar Rp 100 juta, belum termasuk rekening air bersih harus kita bayar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kreueng Peusangan Bireuen, sejumlah Rp 6 juta,” ungkap Murdani.(rzl)
