DPR Segera Tuntaskan Permasalahan Backlog Perumahan Rakyat

  • Whatsapp
spiritnews.co.id

Jakarta, spiritnews.co.id – Hingga pertengahan tahun 2019, jumlah backlog perumahan rakyat masih mencapai 7,6 juta unit. Untuk itu, Komisi V DPR RI, harus bekerja keras untuk menyusun payung hukum dalam rangka menutup backlog tersebut.

Demikian Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam Seminar Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Tahun 2019 dengan tema “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengembangan Perumahan Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Bacaan Lainnya

Menurut Neng Eem, emerintah bersama DPR telah menerbitkan lima undang-undang (UU) terkait perumahan rakyat. Kelima UU tersebut adalah UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU No 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek.

“Dengan adanya lima UU tersebut maka regulasi terkait hunian masyarakat sebenarnya telah lengkap. Tapi DPR sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat, jika masih ada payung hukum yang belum tercakup oleh kelima UU tersebut,” kata Neng Eem dalam rilis yang diterima redaksi spiritnews.co.id, Kamis (12/12/2019).

Neng Eem yang juga Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, berharap agar, APERSI bisa menjadi mitra strategis Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan terkait penyediaan perumahan dan isu-isu perumahan lainnya.

APERSI juga diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan terkait penyusunan rancangan peraturan turunan dari lima UU terkait perumahan yang sudah disahkan DPR RI.

Selain itu, lanjut Neng Eem, APERSI juga dapat berpartisipasi membantu pemerintah mengatasi backlog perumahan melalui skema 3P (public-private partnership). APERSI juga diharapkan konsisten membangun rumah dan perumahan beserta fasilitas pendukungnya yang berkualitas tinggi.

“Saya berharap APERSI dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang di tingkat nasional dan lokal untuk meminimalkan berbagai hambatan dan persoalan dalam penyediaan perumahan di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan,” katanya.(rls/sir)

Pos terkait