Kabupaten Kendal, spiritnews.co.id – Presiden Joko Widodo meresmikan 1.113 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas se-Indonesia tahun 2019. Tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan 2000 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.
“Untuk mewujudkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik, salah satu upaya pemerintah yakni membangun banyak BLK komunitas di seluruh Indonesia,” kata Presiden Jokowi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Fadlu2, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (30/12/2019).
Dikatakan, di era persaingan saat ini, kompetisi antar negara sangat ketat. Terjadi adu ekonomi, adu pintar-pintaran antar manusia.
“Begitu manusianya, begitu SDM-nya kalah, ya sudah ditinggal oleh negara lain. Kita ga mau Indonesia ditinggal oleh negara lain,” katanya.
Diakuinya, seluruh negara sekarang ini juga sedang beradu skill dan kompetisi untuk menjadikan SDM yang unggul.
“Bukan ijazahmu apa? Bukan adu ijazah sekarang. Tapi adu keterampilan, adu skill dan kompetensi,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, BLK Komunitas merupakan program pemerintah untuk meningkatkan keterampilan (hard skill) santri atau siswa dari lembaga pendidikan keagamaan lainnya serta masyarakat di sekitarnya.
Penentuan kejuruan di BLK Komunitas sudah berdasarkan pada permintaan pihak penerima bantuan agar tepat sasaran. Disamping itu, penentuan kejuruan ini, disesuaikan link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas.
“Kejuruan pelatihan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran,” ujarnya.
“Semoga acara ini menjadi langkah awal untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Saya berharap BLK Komunitas menjadi tempat awal pembangunan SDM Indonesia unggul dimulai,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan sebagai tahap awal, pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2019 telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga pendidikan keagamaan seperti Ponpes, seminari, dhammasekha, dan pasraman di seluruh Indonesia.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, program pengembangan BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo dalam peningkatan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang telah diberikan pada lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill.
“Hadirnya BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan santri atau siswa dari lembaga pendidikan keagamaan tersebut serta masyarakat di sekitarnya memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal,” ujarnya.
Menteri Ida menegaskan selaras dengan kebijakan Presiden RI untuk menjadikan tahun 2019 dan seterusnya sebagai tahun pengembangan SDM, Kemnaker telah memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan keterampilan (skilling), alih keterampilan (re-skilling), maupun menambah keterampilan (up-skilling) di instasi pelatihan vokasi yakni di 305 BLK Pemerintah, 5.020 LPKS, 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 Training Center (TC) Industri, dan 1.113 BLK Komunitas.
Melalui program bantuan pengembangan BLK Komunitas ini, Menteri Ida mengatakan bahwa lembaga penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 (satu) unit gedung workshop; bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 (satu) kejuruan; bantuan biaya operasional; dan bantuan biaya untuk melaksanakan 2 paket program pelatihan.
Rangkaian kegiatan hari ini telah dilaksanakan mulai pagi hari dengan acara Rembuk Nasional BLK Komunitas yang bertujuan untuk membangun kesepahaman, keselarasan, dan keberlangsungan vokasi serta dunia kerja dalam membangun sinergitas dengan berbagai industri.
Menurutnya, Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau SISNAKER yang telah dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan. SISNAKER merupakan suatu platform digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan seperti layanan pelatihan, pemagangan, registrasi kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi, wajib lapor ketenagakerjaan, lowongan pekerjaan, penempatan kerja, dan lain-lain.(rls/sir)
