Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Kompleksnya persoalan pengangguran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih menjadi persoalan utama yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Sebab, tingginya tingkat pengangguran akan berkorelasi dengan tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas.
Demikian dikatakan, Yono Kurniawan, SH, MH, Advokat Kantor Hukum Nusantara, melalui rilis tertulisnya yang diterima redaksi spiritnews.co.id, Kamis (4/5/2023).
“Penyerapan tenaga kerja lulusan sekolah di Karawang atau penduduk asli Karawang terbilang sangat rendah. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang menggunakan perusahaan alih daya atau outsourcing yang rekrutmennya menyerap tenaga kerja dari luar Karawang,” kata Yono.
Diakuinya, setiap tahun lulusan SMA dan SMK di Karawang terus bertambah. Sementara, ada ribuan perusahaan di Kabupaten Karawang baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) yang berada dalam kawasan industri dan zona industri, namun penyerapan tenaga kerja asli Karawang atau lusuan sekolah di Karawang sangat rendah.
“Ini tentu sangat ironis. Ketika berdiri pabrik di Karawang, dampak negatif polusi dan kemacetan dirasakan oleh masyarakat Karawang, namun yang mendapatkan manfaat pekerjaan kebanyakan bukan warga Karawang,” tegasnya.
“Saya kemarin berdiskusi dengan Ibu Rosmalia, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), saya bilang terus terang harus ada ketegasan dari pemerintah, terkait perusahaan-perusahaan alih daya atau outsourcing yang tidak mau mengakomodir tenaga kerja asli Karawang, jangan diberi tempat dan izin di Kabupaten Karawang,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, ia sebagai masyarakat Karawang harus proaktif memperjuangkan nasib masyarakat Karawang, karena sudah susah mendapatkan pekerjaan, diperas pula hingga puluhan juta. Ada juga banyak korban penipuan dijanjikan kerja sudah bayar tapi tidak kerja pula. Hidup yang sudah sulit makin tambah sulit.
“Perlu ada gerakan perubahan, kesadaran kolektif masyarakat untuk Bersama-sama berjuang, menyatukan kekuatan untuk Karawang menjadi lebih baik,” ujarnya.
Kini pihaknya sedang menginventarisir dan mengevaluasi perusahaan-perusahaan outsourcing yang ada di Karawang tapi dominan rekruitmen atau pekerjanya masih kebanyakan tenaga kerja luar Karawang, agar Pemkab Karawang bertindak tegas, jangan diberikan tempat di Karawang.
“Sudah ada satu yang terindikasi kuat, perusahaan outsourcing yang berkantor di Perumahan Karaba, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa barat, menyuplai tenaga kerja ke pabrik Honda, kebanyakan pekerjanya orang luar Karawang,” ungkapnya.(ops/sir)
