Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Euforia pelantikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Aceh Utara pada Februari lalu kini berganti menjadi keluhan. Sejumlah pegawai mulai menyuarakan keberatan terkait lokasi penempatan yang dinilai terlalu jauh dari domisili serta besaran penghasilan yang dianggap tidak mencukupi biaya operasional harian.
Berdasarkan data yang dihimpun, banyak guru yang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mencapai lokasi kerja. Kondisi ini dianggap tidak masuk akal jika dibandingkan dengan besaran honor yang diterima setiap bulannya.
“Jarak tempuh yang jauh memakan waktu dan biaya bensin yang tidak sedikit. Sementara status kami paruh waktu dengan jerih yang sangat terbatas,” keluh salah satu pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Keluhan utama para pegawai adalah jurang pemisah yang lebar antara biaya operasional dengan penghasilan. Diketahui, Pemkab Aceh Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,4 miliar untuk menggaji 8.094 PPPK Paruh Waktu tahun ini.
Namun, di lapangan, beberapa kategori pegawai mengaku hanya menerima honor berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 750.000 per bulan. Angka ini dinilai sangat jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2026 yang telah menyentuh angka Rp 3,9 juta. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan honor hanya di kisaran Rp 200.000 per bulan.
Para pegawai kini berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan penempatan. Mereka meminta agar pemerintah mengedepankan azas domisili agar biaya transportasi bisa ditekan.
Sebelumnya, Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), menyatakan bahwa pengangkatan ini merupakan bentuk kepastian status bagi tenaga honorer sekaligus jembatan menuju PPPK penuh waktu. Namun, bagi para pegawai, “janji” masa depan tersebut terasa berat dijalani jika kebutuhan dasar saat ini tidak terpenuhi akibat biaya transportasi yang membengkak.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemkab Aceh Utara masih terus dilakukan, namun belum mendapatkan tanggapan resmi.(tim/red/ops/sir)
