Ketum Parpol Koalisi Tak Berani Ajukan Kader, Demokrasi Kian Tersandera

  • Whatsapp

Kota Medan, spiritnews.co.id – Sikap sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pengisian jabatan wakil presiden menjadi ironi bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

Di tengah munculnya pembicaraan mengenai kemungkinan penggantian Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan partai politik justru terkesan tidak memiliki keberanian untuk mengajukan kader terbaiknya sebagai calon wakil presiden.

Bacaan Lainnya

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, menilai situasi tersebut memperlihatkan lemahnya kemandirian partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan menyiapkan kepemimpinan nasional. Jika pada Pilpres 2024 partai-partai koalisi tidak mampu menolak keinginan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mendorong putranya sebagai calon wakil presiden, kini mereka kembali menunjukkan sikap serupa dengan menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, kata Sutrisno, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa seluruh partai koalisi sepakat posisi calon wakil presiden diserahkan kepada kader Partai Gerindra. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa partai-partai politik yang seharusnya memiliki kemandirian dalam menentukan arah politik justru memilih mengikuti kehendak partai yang dipimpin Presiden Prabowo.

Menurutnya, situasi politik tersebut semakin menarik ketika sejumlah elite politik yang sebelumnya kerap menunjukkan perbedaan pandangan tiba-tiba mengambil sikap berhati-hati setelah mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan operasi penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sejumlah tokoh politik kemudian menyampaikan klarifikasi mengenai kabar yang menyebut adanya sekitar 4.000 nomor telepon seluler dalam daftar penyadapan.

“Reaksi sejumlah elite politik tersebut memperlihatkan adanya suasana saling curiga dan ketidaknyamanan di antara para pemimpin partai. Namun, informasi mengenai daftar nomor yang disadap maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus diuji berdasarkan fakta dan proses hukum, bukan sekadar spekulasi politik,” kata Sutrisno.

Di tengah situasi tersebut, satu-satunya tokoh yang secara terbuka memberikan sinyal ketertarikan terhadap posisi wakil presiden adalah Yusril Ihza Mahendra. Yusril bahkan mengungkap kembali pengalamannya ketika hampir menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, sebelum akhirnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden.

“Bagi saya, pengungkapan kembali pengalaman politik tersebut dapat dibaca sebagai upaya Yusril menunjukkan kapasitas dan pengalaman politiknya untuk mengisi posisi wakil presiden. Namun, pengalaman bekerja di sekitar presiden sejak era Soeharto tidak dengan sendirinya menjadi modal politik yang cukup tanpa dukungan partai politik dan kekuatan konstituen,” jelasnya.

Upaya Menarik Kader PDI Perjuangan

Sutrisno juga menyoroti munculnya sejumlah nama kader PDI Perjuangan yang mulai diperbincangkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjadi dua tokoh yang kerap disebut dalam berbagai pembicaraan politik.

Menurutnya, terdapat pihak yang mencoba mengajak PDI Perjuangan untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada pula kemungkinan bahwa penyebutan nama-nama kader PDI Perjuangan tersebut merupakan upaya menarik partai itu masuk ke dalam pusaran kekuasaan.

“PDI Perjuangan bukan partai politik oportunis yang mengambil keuntungan dari setiap situasi politik. PDI Perjuangan memiliki sikap politik dan prinsip perjuangan yang tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya jabatan dalam pemerintahan,” tegas Sutrisno.

Dikatakan, DI Perjuangan memiliki banyak kader dengan pengalaman dan kapasitas kepemimpinan nasional. Selain Puan Maharani dan Pramono Anung Wibowo, terdapat Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi, Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah, serta sejumlah kepala daerah dan anggota DPR RI.

Nama-nama tersebut, menurut Sutrisno, menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memiliki sumber daya kepemimpinan yang memadai untuk berkontribusi dalam pemerintahan maupun kontestasi politik nasional. Bahkan, jika pemilihan presiden diselenggarakan saat ini, PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang layak dipertimbangkan sebagai calon presiden.

Namun, kapasitas kader tidak berarti partai harus selalu mengejar posisi dalam pemerintahan. PDI Perjuangan telah menentukan sikap sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut merupakan pilihan politik yang harus dihormati, bukan dianggap sebagai ketidakmampuan atau keengganan untuk berkontribusi bagi negara.

Sutrisno meyakini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan mengubah sikap politik partai hanya karena adanya tawaran jabatan wakil presiden. Komitmen terhadap konstitusi, hukum, dan prinsip demokrasi harus tetap menjadi pijakan utama dalam menentukan sikap politik.

Kemandirian Partai Politik Dipertanyakan

Sutrisno mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia pernah memperlihatkan kompetisi terbuka antarelite politik dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Pada Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, sejumlah tokoh politik berkompetisi untuk memperebutkan jabatan presiden. Demikian pula dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001 setelah Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Dalam proses politik tahun 2001 tersebut, Hamzah Haz tampil sebagai salah satu kandidat wakil presiden dan akhirnya terpilih. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa partai politik dan para pemimpinnya memiliki ruang untuk berkompetisi secara terbuka dalam proses pengisian jabatan kenegaraan.

Menurut Sutrisno, partai politik seharusnya menjadi wadah untuk mempersiapkan dan melahirkan pemimpin nasional, bukan sekadar menjadi kendaraan untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan. Karena itu, sikap para ketua umum partai koalisi yang memilih menyerahkan sepenuhnya posisi wakil presiden kepada Presiden Prabowo patut dipertanyakan.

“Sejumlah ketua umum partai politik koalisi saat ini tampaknya sudah cukup puas dengan jabatan yang mereka peroleh dalam pemerintahan. Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri ESDM, Zulkifli Hasan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Abdul Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bahkan, Muhaimin Iskandar yang memiliki pengalaman politik dan pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024, menurut Sutrisno, kini tidak menunjukkan keberanian untuk memperjuangkan kader partainya dalam pengisian posisi tersebut,” ucapnya.

Ia membandingkan sikap para ketua umum partai koalisi saat ini dengan Hamzah Haz. Sebagai Ketua Umum PPP, Hamzah Haz pernah berani tampil dalam kompetisi politik untuk memperebutkan jabatan wakil presiden hingga akhirnya terpilih pada Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001.

“Para ketua umum partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk menawarkan kader terbaiknya. Jangan sampai partai politik kehilangan fungsi dan kemandiriannya hanya karena terlalu nyaman berada dalam lingkaran kekuasaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, demokrasi tidak boleh berhenti pada kesepakatan elite dan pembagian jabatan. Partai politik harus memiliki keberanian menyampaikan sikap, menawarkan alternatif kepemimpinan, serta menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

“Jika para ketua umum partai politik tidak berani mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi posisi wakil presiden, bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk menghadapi Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2029? Demokrasi akan mengalami stagnasi Ketika partai politik kehilangan kemandirian dan oligarki semakin menguasai proses pengambilan keputusan politik,” ungkapnya.(rls/red/ops/sir)

Editor: L. Samosir, SE

Pos terkait