Manuver Pendukung Dasco, Uji Coba Politik di Tengah Polemik Kursi Wakil Presiden

  • Whatsapp

Medan, spiritnews.co.id – Munculnya dukungan dari sejumlah kelompok dan elemen politik yang mendorong Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI patut dicermati. Gerakan tersebut bukan sekadar ekspresi dukungan politik, tetapi dapat dibaca sebagai upaya menguji respons publik dan mengukur penerimaan politik terhadap kemungkinan pergantian Wakil Presiden.

Dukungan itu datang dari berbagai pihak, mulai dari sejumlah struktur Partai Gerindra di daerah, kelompok masyarakat, hingga relawan. Beberapa di antaranya disebut berasal dari DPD Gerindra Jawa Timur, Papua Selatan yang disampaikan Viktor Ohoiwutun, Sumatera Barat, dan Banten. Selain itu, muncul pula dukungan dari LPI serta sejumlah tokoh dan kelompok relawan, termasuk Ade Darmawan dan Andi Azwan. Bahkan, anggota DPR RI dari Partai NasDem, Rajiv, turut menyampaikan dukungan terhadap Dasco.

Bacaan Lainnya

Rencana aksi dukungan di Jakarta pada 16 November 2026 semakin memperlihatkan bahwa wacana tersebut sedang dibangun menjadi sebuah gerakan politik. Meskipun Dasco telah memberikan penjelasan melalui akun Instagram pribadinya, dinamika dukungan yang terus bermunculan tetap menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang menginisiasi, mengorganisasi, dan memiliki kepentingan di balik gerakan tersebut.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik koalisi di Bogor pada 13 November 2026 juga menjadi bagian dari dinamika yang perlu diperhatikan. Pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bahwa partai-partai koalisi tidak akan mengajukan kader masing-masing dan posisi Wakil Presiden seharusnya berasal dari Partai Gerindra, semakin membuka ruang spekulasi mengenai arah politik koalisi pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, dukungan terhadap Dasco dapat dibaca sebagai bentuk ‘test the water’ atau uji coba politik. Publik sedang diperlihatkan sebuah skenario, kemudian respons masyarakat, partai politik, dan elite pemerintahan diamati. Jika responsnya dianggap positif, bukan tidak mungkin wacana tersebut akan terus diperbesar dan diarahkan menjadi agenda politik yang lebih serius.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Sutrisno Pangaribuan, menilai dinamika tersebut perlu dicermati secara kritis. Menurutnya, publik jangan sampai hanya disuguhi wacana pergantian figur, sementara persoalan mendasar terkait proses pencalonan dan penetapan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 belum mendapatkan penjelasan yang tuntas.

“Jangan sampai publik hanya dijadikan penonton dari skenario politik yang sedang dimainkan elite. Hari ini nama Dasco didorong, besok bisa saja muncul nama lain. Tetapi, persoalan utamanya bukan siapa yang akan menggantikan Gibran. Persoalan yang harus dijawab adalah apakah seluruh proses pencalonan dan penetapan Wakil Presiden pada Pilpres 2024 telah berjalan sesuai konstitusi. Jangan membangun panggung pergantian kekuasaan untuk menghindari penyelesaian persoalan hukum,” tegas Sutrisno.

Menurutnya, pergantian Wakil Presiden bukan persoalan yang dapat diperlakukan sebagai pergantian jabatan biasa. Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Karena itu, sebelum berbicara mengenai siapa yang layak menggantikan Gibran, persoalan hukum dan konstitusional terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 harus terlebih dahulu dijelaskan secara terbuka.

Dugaan persoalan dalam proses pencalonan, termasuk keabsahan dokumen dan proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa penyelesaian. Jika terdapat dugaan pelanggaran, harus ada pemeriksaan secara objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jangan sampai pergantian figur hanya menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan yang belum tuntas.

Demokrasi tidak boleh dijalankan berdasarkan skenario elite dan mobilisasi dukungan yang sengaja dibangun untuk membentuk opini publik. Apalagi, jika gerakan tersebut justru mengaburkan persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Siapa pun yang nantinya menduduki jabatan Wakil Presiden harus lahir dari proses yang sah, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, manuver dukungan terhadap Dasco perlu dibaca secara kritis. Jangan sampai publik hanya disuguhi drama pergantian nama, sementara persoalan hukum dan konstitusional yang melatarbelakangi polemik kursi Wakil Presiden justru tidak pernah diselesaikan.(rls/red/ops/sir)

Editor: L. Samosir, SE

Pos terkait