Kabupaten Bekasi, SpiritNews-Minimnya tingkat kesehatan di Kabupaten Bekasi, dinilai karena belum meratanya pengalokasian dana bagi kesehatan masyarakat oleh pemerintah desa. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Tian.
Dijelaskan, dari 80 desa yang ada di wilayah Bekasi, baru beberapa yang sadar dengan mengalokasikan dananya untuk kesehatan. Seperti ambulans desa yang dialokasikan dari dana bagi hasil pajak, hal itu terbukti dari sejumlah keluhan yang dilontarkan anggota posyandu saat dimintai anggaran kesehatan kepada pihak desa.
“Tidak semua desa, belum semua desa mengalokasikan dana untuk kesehatan. Untuk desa yang sudah sadar kita punya, karena kita belum dapat jawaban dari Promkes di Puskesmas. Yang jelas tidak semua desa sadar, masih banyak belum merata,” ungkapnya.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu dan Pelayanan, Seluruh Puskesmas Ditargetkan Terakreditasi
Dengan hasil itu, rata-rata desa lebih fokus kepada fisik. Artinya desa lebih mementingkan pembangunan infrastruktur jalan dibanding kesehatan. Karena itu, dalam setiap ada undangan dari desa untuk Dinkes maka pihaknya selalu menanyakan dana kesehatan desa.
“Padahal hal tersebut sudah diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi (Kemendes),” katanya.
Dia menambahkan, undang-undang tersebut sudah diturunkan ke peraturan gubernur (Pergub). Akan tetapi di Kabupaten Bekasi belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur alokasi dana sehat desa.
Berita Lain: Desa Vokasi Muktijaya Jadi Lokasi Gebyar GP3M Pertama di Karawang
Namun begitu, Dinkes tidak mampu untuk membuat kebijakan terkait dana kesehatan di desa. Hal itu disebabkan leading sektor yang mempunyai kebijakan tersebut, yakni Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Ia berharap, program desa sehat itu dapat berjalan. Mengingat alokasi dana yang sudah ada mencapai miliaran.
“Ini salah satu cara kita ingin mencapai Kabupaten Bekasi sehat. Kita beda sektor kalau langsung ke desa. Kita hanya bisa dorong ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Desa kan di bawah langsung DPMD, bukan kita,” pungkasnya.(bis)
