Kabupaten Subang, SpiritNews-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang dikabarkan memanas, akibat tidak meratanya pembangian dana poko-pokok pikiran (Pokir) dewan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
Menurut salah satu anggota dewan, hubungan ketua dengan para pimpinan dan anggota dewan Kabupaten Subang, saat ini sedang tidak harmonis dalam berkomunikasi. Hal itu dipicu terkait pembagian dana pokir baik itu di anggaran murni maupun perubahan.
Ia mencontohkan, dalam APBD murni tahun 2018 sebesar Rp 45 miliar, ketua dan para pimpinan mendapatkan dana pokir sebesar Rp 8 miliar, sedangkan anggota hanya mendapatkan Rp 800 juta.
Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Subang Sepi, Anggota Dewan Males Kerjakah?
“Kenapa para dewan Subang tidak kompak dan juga jarang masuk, seperti Ketua BK DPRD Subang Anggi. Hal ini dipicu karena dalam pembagian duit pokir sangat jompang (tidak seimbang),” ujar TA kepada SpiritNews, saat ditemui belum lama ini.
Sementara itu dana pokir dalam APBD perubahan tahun 2018 sebesar Rp 10 miliar yang bisa digunakan pada bulan Desember dalam program bantuan desa (Bandes), anggota dewan hanya mendapatkan Rp 150 juta, sedang ketua dan pimpinan mendapat cukup besar.
“Seharus ketua dan anggota, (pembagian, red) minimal 60 dan 40 persen. Seperti dewan di Provinsi Banten, para pimpinan, ketua dan anggota rata,” ujar TA.
Berita Lain: Akibat Anggaran Mandeg, Target 10 Besar Porda Jabar Sulit Diwujudkan Atlet Subang
Sementara itu pimpinan dewan baru dari Fraksi PKS, Asep Herdian ketika dikonfirmasi terkait anggaran dana pokir yang telah dianggarkan enggan menanggapi. “No coment terkait dana pokir. Walaupun saya sudah menjadi pimpinan, terkait dana itu saya tidak mengetahui, saya diberikan dana itu Rp 150 juta atau Rp 1 miliar bagi saya tidak menjadi ukuran,” katanya.(bus)
