Jakarta, spiritnews.co.id – Presiden RI Joko Widodo memimpin Rakornas Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di JIEXPO Kemayoran, Kamis (2/3/2023).
Rakornas yang mengusung tema ‘Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana’ ini dihadiri Bupati Subang H. Ruhimat. Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, mengaku, bahwa pemerintah, TNI dan Polri dari tingkat Nasional sampai dengan Kota-Kabupaten se-Indonesia dapat mengatasi dan menanggulangi bencana baik di dalam negeri, maupun mendukung penanggulangan bencana di luar negeri.
“Saya bangga, ada 4.000 pejuang kemanusiaan se-Indonesia. Pameran Teknologi Kebencanaan ini diharapkan dapat melahirkan inisiasi lahirnya teknologi penanggulangan bencana buatan dalam negeri yang sesuai dengan karakteristik bencana di Indonesia,” katanya.
Dikatakan, pada tahun 2022 jumlah bencana mengalamu penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dampak dari beberapa kali bencana gempa bumi mengakibatkan jumlah korban jiwa meninggal dan kerusakan rumah serta infrastruktur lebih besar dibandingkan dengan 2021.
“Ditinjau dari jenisnya, becana hidrometrologi basah masih dominan, namun dari dampaknya, bencana geologi lebih signifikan sehingga menjadi fokus ke depan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaannya. Belajar dari kejadian gempa Cianjur dengan dengan kekuatan 5,6 Magnitudo serta gempa Turki dengan kekuatan 7,8 Magnitudo. Maka penguatan struktur bangunan, fasilitas sosial- Pendidikan – Publik – dan kesehatan harus menjadi fokus perhatian bersama,” jelasnya.
Presiden RI Joko Widodo menyoroti sistem peringatan dini bencana. Dia menilai peringatan dini saat ini masih terlambat sehingga perlu ditingkatkan.
“Yang pertama penting itu peringatan dini, ini sering masih kita terlambat peringatan dini. Yang kedua mengedukasi masyarakat, latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya ke mana, kalau pas ada gempa bumi larinya ke mana. Seperti ini secara detail yang sering kita abai,” kata Presiden.
“Pas ada bencananya kita pontang-panting, begitu sudah rampung ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra bencana itu penting, memberikan edukasi pelatihan penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, kemana akan berlindung,” tambahnya.
Jokowi juga menyoroti konstruksi tata ruang. Jokowi meminta pihak terkait untuk tidak memberikan izin masyarakat untuk membangun rumah di daerah rawan bencana.
“Ketiga terkait tata ruang dan konstruksi. Dinas-dinas utamanya dinas PU daerah, Bappeda harus betul-betul menyiapkan jangan sampai terjadi, karena itu selalu terulang,” ujarnya.
Jokowi mengambil contoh daerah Palu yang kerap terjadi gempa di titik yang sama. Namun, masih ada saja masyarakat yang membuat perumahan di titik tersebut.
“Misalnya di Palu. ada satu desa atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, 50 tahun selalu berulang gempa dari situ. Selalu titiknya sama. Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? sudah jelas-jelas, begitu juga untuk tanah longsor. Tempat-tempat yang kita tahu tanahnya rawan, tanah longsor masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini,” ucapnya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya identifikasi potensi bencana di setiap daerah. Dirinya mengatakan BPBD harus didukung dengan anggaran yang cukup jika terjadi bencana.
“Jangan sampai BPBD tidak ada anggarannya atau anggarannya kecil sekali,” ungkapnya.(rls/red/sir)
