Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Sekitar 800 karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Unit Kebun Cot Girek menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (7/5/2026). Massa menuntut ketegasan pemerintah terkait konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang mengancam mata pencaharian mereka.
Pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 09.30 WIB dengan cara yang unik. Alih-alih menggunakan bus, para buruh ini kompak menaiki truk perkebunan menuju pusat pemerintahan. Sambil membentangkan poster bernada protes, mereka menyuarakan kegelisahan atas nasib keluarga mereka.
“Bapak Bupati, kami Rakyat Indonesia yang butuh Bapak, selamatkan kami dan keluarga kami. Kembalikan lapangan kerja kami!” tulis salah satu poster yang diusung massa.
Koordinator aksi, Rusli Cut Ali, menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan pekerja atas konflik lahan yang terjadi sejak September 2025. Klaim sepihak di wilayah HGU PTPN IV Regional VI tersebut dinilai telah mengganggu operasional perusahaan dan memangkas penghasilan karyawan.
“Kondisi di lapangan sudah sangat meresahkan. Konflik ini menghambat kerja kami dan otomatis memangkas penghasilan. Kami butuh kepastian hukum agar bisa bekerja dengan tenang,” tegas Rusli dalam orasinya.
SPBUN mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menuntaskan sengketa lahan secara permanen tanpa mengabaikan hak perusahaan negara. Mereka meminta jaminan keamanan agar operasional perusahaan tidak diganggu oleh kepentingan pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum kuat.
“Jangan sampai operasional perusahaan negara terganggu, karena yang menjadi korban adalah nasib ribuan karyawan di dalamnya,” tambah Rusli.
Massa ditemui langsung oleh Fauzan, pejabat yang mewakili Bupati Aceh Utara yang sedang dinas luar daerah. Fauzan turun untuk meredam suasana sekaligus mendengarkan tuntutan para pekerja.
“Bapak Bupati menginstruksikan saya untuk menemui rekan-rekan. Kami pastikan aspirasi ini dicatat dan disampaikan langsung kepada pimpinan untuk dicarikan solusi terbaik,” ujar Fauzan di hadapan massa.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Aceh Utara memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Menurutnya, pemenuhan hak-hak pekerja adalah prioritas utama pemerintah.
“Hak pekerja adalah nomor satu. Perlindungan tenaga kerja harus maksimal agar iklim kerja sehat dan produktif. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi tanggung jawab kemanusiaan,” tegasnya lagi.
Aksi yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas ekonomi ribuan buruh di Aceh Utara.(mah/red/ops/sir)
