Jakarta, spiritnews.co.id – Kebutuhan tenaga kerja asing sangat besar untuk Jepang. Sehingga, terhitung mulai 01 April 2019 akan diberlakukan visa kerja baru untuk tenaga kerja asing pada 14 sektor bidang pekerjaan.
“Permasalahan kekurangan tenaga kerja di Jepang sangat terbantu dengan adanya program pemagangan, termasuk peserta pemagangan dari Indonesia,” kata Yoko Ikeda, Perwakilan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian (METI) Jepang saat pertemuan dengan Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, serta Japan External Trade Organization (JETRO) dan Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Baca Juga : Ketua Kadin : Kabupaten Karawang Bakal Menjadi Role Model Vokasi Nasional
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta diwakili oleh Taro Araki, dan Hiroki Yoshida mewakili JETRO. Serta didampingi Satoshi Miyajima Presiden Direktur PT. OS Selnajaya Indonesia dan Imron Munfaat sebagai Direktur PT. OS Selnajaya Indonesia.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian, Harjanto, didampingi Direktur Industri Permesinan dan Alat Pertanian Zakiyudin, Kepala Balai Besar Logam dan Mesin Enuh Rosdeni, hadir pula beberapa asosiasi usaha seperti GIAMM, IAMSA, ASBEKINDO dan GAIKINDO.
Yoko Ikeda, mengatakan, silaturahmi ini sangat penting karena erat hubungannya dengan kebutuhan tenaga kerja asing yang sangat besar di Jepang. Terhitung 01 April 2019, akan diberlakukan visa kerja baru untuk tenaga kerja asing pada 14 sektor bidang pekerjaan.
Berita Terkait : Kemnaker Akan Genjot Pelatihan Vokasi di 2019
Dengan diberlakukannya visa kerja baru tersebut, kata Ikeda, visa kerja keterampilan khusus (SSW) peserta magang yang telah menyelesaikan program pemagang berkesempatan bekerja di Jepang dengan visa kerja kerterampilan khusus tersebut (tokuteiginou).
“Hanya saja, jika mengandalkan sourcing dari peserta magang, tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Dalam skema visa kerja tokuteiginou tersebut, dapat diperoleh dari peserta magang yang telah kembali ke Indonesia,” kata Ikeda dalam rilis yang diterima redaksi spiritnews.co.id, Kamis (14/3/2019).
Selain itu, ada juga “jalur” melalui pemegang visa pendidikan (ryugakusei), atau tenaga kerja baru yang belum pernah bekerja di Jepang, namun mempunyai kemampuan bahasa dan tingkat ketrampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang.
Berita Terkait : Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pengusaha dan Pekerja Harus Perkuat Dialog Sosial
“Saya berharap, untuk sourcing yang terakhir ini, ujian ketrampilan dapat dilaksanakan di Indonesia, dengan standar yang ditetapkan sesuai kebutuhan industri di Jepang,” jelasnya.
Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI, Harjanto, menyambut baik dengan adanya regulasi mengenai visa kerja baru di Jepang. Ia menjelaskan, bahwa Kementerian Perindustrian saat ini juga sedang menggalakkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program vokasi dan program 3 in 1 (pelatihan industri, sertifikasi dan penempatan).
“Program vokasi, bertujuan untuk meningkatkan (upgrade) kualitas lulusan SMK. Senada dengan program vokasi, program 3 in 1 juga bertujuan untuk menjembatani (link and match) antara kemampuan lulusan sekolah dengan kebutuhan industri,” kata Harjanto.
Harjanto berharap, link and match ini juga dapat terwujud dengan perusahaan Jepang, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di Jepang.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pada sektor industri, Kementerian Perindustrian sudah membentuk unit eselon 1, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri,” jelasnya.
Harjanto optimis bisa membantu permasalahan kekurangan SDM industri di Jepang dan SDM Industri dari Indonesia akan menjadi pilihan terbaik bagi Jepang karena SDM Industri Indonesia terkenal sangat cocok bekerja di Jepang mengingat karakter masyarakat Indonesia yang selalu fokus, sopan (polite), serta hormat (respect).
Dirjen Binalattas, Kementerian Ketenagakerjan, Bambang Satrio Lelono, didampingi Plt Sesditjen Binalattas Surya Lukita, Direktur Bina Pemagangan Darwanto, juga menyambut baik kunjungan tersebut.
Karena pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga sedang fokus dan memberikan prioritas pada program peningkatan kualitas SDM Indonesia. Apalagi, Ditjen Binalattas memegang otoritas pada semua jenis pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh seluruh kementerian.
“Peningkatan SDM Indonesia sudah didukung infrastruktur seperti keberadaan lebih dari 300 BLK di seluruh Indonesia. Kami optimis lulusan BLK akan mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun diluar negeri, termasuk di Jepang,” kata Bambang.
Diakuinya, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan sistem pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Ia berharap, Jepang segera merumuskan standar kebutuhan industri dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah Indonesia.
“Nantinya, pemerintah Indonesia akan mengadopsi standar tersebut sebagai standar kompetensi kerja (SKK) khusus, yang akan menjadi standar dan pedoman dalam proses pelatihan maupun uji kompetansi bagi calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di Jepang,” jelas Bambang.
Kementerian Ketenagakerjaan akan mendorong Jepang untuk menunjuk (misalnya) PT. OS Selnajaya Indonesia untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang akan melakukan pelatihan dan sertifikasi calon pekerja, sehingga kompetensinya benar-benar sesuai dan diakui oleh user di Jepang.
“Selama ini PT. OS Selnajaya Indonesia dinilai baik dalam menyelenggarakan program pemagangan teknik maupun pemagangan caregiver di Jepang. Bahkan, PT. OS Selnajaya Indonesia juga menjadi pioneer untuk pendidikan program engineer untuk bekerja pada sektor research and development maupun desain produk/mesin industri,” Plt Sesditjen Binalattas, Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita.(rls/sn)
