Agar Pilkada di 10 Daerah Tetap Berjalan, Ini Solusi Pemprov Jabar

Bandung, SpiritNews-10 kabupaten/kota di Jawa Barat terancam batal melaksanakan pilkada serentak pada 2018 karena anggaran pengawasan untuk Bawaslu tidak sesuai usulan.
Ini solusi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar 10 pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan bisa mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai usulan Bawaslu Jawa Barat.
Sehingga, nantinya anggaran yang dibutuhkan Bawaslu Jawa Barat bisa direalisasikan. “Caranya adalah dengan mengevaluasi usulan APBD Perubahan 2017 masing-masing daerah,” kata Iwa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/5/2017).
Saat usulan tersebut sampai di Pemprov Jawa Barat, kata Iwa, pihaknya akan mendesak agar kebutuhan Bawaslu Jawa Barat dipenuhi oleh masing-masing kabupaten/kota. Sehingga, nantinya pilkada serentak akan bisa digelar tepat waktu.
“Kalau toh pada saatnya belum juga dianggarkan, kita akan cegat (tahan) nanti di evaluasi (usulan) APDB Perubahan yang bersangkutan supaya nanti dialokasikan langsung karena itu sudah ada keputusan gubernurnya,” tegasnya.
Menurutnya, Bawaslu bisa memakai dulu anggaran yang sudah diberikan oleh masing-masing kabupaten/kota. Meski jumlahnya belum sesuai usulan, dana itu bisa digunakan.
Artinya, Bawaslu bisa tetap menjalankan tugasnya dengan anggaran seadanya. Sedangkan sisa kebutuhan anggarannya, akan diusulkan dan dicairkan belakangan setelah APBD Perubahan 2017 masing-masing daerah disahkan.
“Kan itu bisa dipakai dulu yang sudah dianggarkan. Anggarannya kan (sebagian sudah ada), sudah dianggarkan. Jadi itu bisa dipakai dulu. Nanti (sisanya) di anggaran perubahan. Kan itu juga (anggaran yang sudah ada) bertahap dipakainya,” ungkapnya.(*)