Yono Kurniawan : Pejabat Tidak Pro Rakyat Lebih Baik ‘Diusir’ dari Karawang

Kabupaten Karawang, spiritnes.co.id – DPC PDIP Kabupaten Karawang menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Bahkan, pejabat yang tidak pro rakyat bakal di ‘usir’ dari Karawang.
“Kita ini masyarakat Karawang lagi-lagi dihadapkan dengan persoalan keadilan dan ketimpangan sosial. Pejabat Karawang yang tidak pro terhadap masyarakat lebih baik di usir dari Karawang,” kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Hukum Politik dan Keamanan Kabupaten Karawang, Yono Kurniawan, SH, MH dalam rilis yang terima redaksi spiritnews.co.id, Kamis (9/8/2019).
Sorotan terhadap kinerja pejabat Pemkab Karawang ini di upload ke media sosial (facebook) dan mengundang banyak reaksi dan komen masyarakat Karawang.
Dikatakan, dengan adanya ribuan pabrik di Karawang dengan banyaknya kawasan industri di Kabupaten Karawang seharusnya memberikan efek positif yang signifikan bagi masyarakat Karawang. Namun, kenyataannya di Kota Pangkal Perjuangan ini justru angka pengangguran membludak.
“Masyarakat Karawang masih susah mencari kerja. Perdanaker yang mengatur komposisi 60 % masyarakat lokal Karawang dan 40 % dari luar Karawang ternyata hingga hari ini tidak terbukti efektif berjalan, karyawan pabrik masih saja banyak direkrut dari luar Karawang,” katanya.
Menurutnya, ada ratusan miliar dana corporate social responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk masyarakat Kabupaten Karawang juga tidak jelas alokasinya dan tidak ada transparansi, hingga kini rakyat Karawang hanya bisa menjadi penonton dan gigit jari.
Di sisi lain, kata Yono, dampak dari industri itu adalah pengelolaan limbah masih dikuasai oleh pengusaha Luar Karawang. Ketika pengusaha lokal akan memberdayakan dirinya harus berhadapan dengan pengusaha luar Karawang dengan kekuatan UANGNYA.
“Pengusaha luar didukung oleh oknum pimpinan institusi penegak hukum, mau mengkriminalisasi pengusaha lokal warga Karawang,” tegasnya.
“Jelas PDI Perjuangan akan berjuang totalitas membela rakyat Karawang, dan PDI Perjuangan tidak akan takut berhadapan dengan oknum pimpinan institusi penegak hukum ini, maka lebih baik pejabat Karawang yang tidak pro rakyat Karawang keluar saja dari Karawang,” tambahnya.
Salah seorang netizen #Mahfudin dalam menanggapi masalah ini, mengatakan, orang Karawang sendiri harus diminta uang oleh oknum kartar dan kalah sama orang luar Karawang karena ada uang masuk.
“Saya juga pengalaman diminta uang member sebesar Rp 50.000 – 150.000 dan oknumnya dicari malah kabur,” kata Mahfudin dalam komentarnya.(sir)