Bawaslu Karawang Dinilai Tidak Paham Aturan dan Tidak Profesional

  • Whatsapp

Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Tim gabungan pemenangan pasangan H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) – Yusni Rinzani atau JENIUS harus menelan rasa kecewa atas tindakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam menangani kasus dugaan money politik pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 9 Desember 2020 lalu.

Ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3 Jimmy – Yusni, H. Ade Suhara, mengatakan, seyogyanya pada Kamis (17/12/2020), tim gabungan akan melakukan audiensi dengan Bawaslu Karawang sekaligus menyerahkan bukti-bukti atas kasus kecurangan money politik yang diduga dilakukan oleh pasangan Nomor 2 Cellica Nurrachadiana – H. Aep Saepullah secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Bacaan Lainnya

“Namun, pada Rabu (16/12/2020) malam, kami sudah mendapat surat dari Bawaslu yang menyatakan bahwa kasus yang kami laporkan dihentikan penanganannya. Tentu, keputusan yang diambil Bawaslu ini sangat mengecewakan kami,” kata Ade disela-sela berlangsungnya audiensi dengan Bawaslu Karawang di Kantor Bawaslu Karawang, Kamis (17/12/2020).

Adapun alasan Bawaslu untuk menghentikan penanganan kasus ini, kata Ade, karena tidak cukup bukti. Menurutnya, alasan ini sangat tidak akal. Pasalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Inti Jimmy Yusni (Relijius), H. NanaTaruna sebagai pelapor diminta untuk melengkapi bukti-bukti pendukung agar kasus ini money politik ini bisa dikatakan masif. Karena dugaan money politik yang sudah dilaporkan pada 7 Desember 2020 sebelum dilakukan pemungutan suara sudah termasuk terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan pantauan spiritnews.co.id di ruang rapat Bawaslu Karawang, sempat terjadi argumentasi. Sebab, anggota Bawaslu Karawang tidak bisa memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan tim gabungan pasangan Jimmy – Yusni. Bahkan, anggota Bawaslu Roni terkesan tidak memahami persoalan dan aturan yang berlaku.

Nana Taruna, yang juga Sekjen LSM Laskar NKRI, mengaku sangat kecewa atas kinerja Bawaslu Karawang. Bahkan, ia menilai Bawaslu tidak profesional menangani kasus yang ia laporkan terkait dugaan money politik di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Klari, Tempuran dan Rengasdengklok.

“Saya hanya mendapat tembusan atau pemberitahuan dari Bawaslu atas penanganan kasus yang saya laporkan. Berdasarkan pemberitahuan itu, Bawaslu Karawang hanya menangani dugaan money politik di Kecamatan Klari. Sedangkan di Kecamatan Tempuran dan Rengasdengklok tidak ditangani. Masa saya harus memberikan bukti-bukti yang lengkap. Kan, saya sudah membuat laporan dan melampirkan bukti-bukti awal. Bawaslu naon gawe atuh (Bawaslu apa kerjanya). Pada hal Bawaslu punya mata, telinga dan hati. Semuanya melihat dan mendengar adanya money politik pada sebelum dan pada hari H pemungutan suara. Kunaon Bawaslu cicing wae (kenapa Bawaslu diam saja),? tegas Nana.

Sekjen Gabungan Relawan Jimmy – Yusni, Ace Sudiar, mempertanyakan dasar pengambilan keputusan Bawaslu  untuk menghentikan penanganan kasus dugaan money politik yang terjadi sebelum dan pada hari H pemungutan suara.

“Pengambilan keputusan ini melalui forum apa ? Apakah melalui persidangan atau pleno ? Pengalaman pada tahun 2015 lalu, sengketa Pilkada diselesaikan melalui persidangan. Kalau kasus tahun 2020 ini diselesaikan melalui keputusan pengadilan, saya yakin kami semua bisa menerima. Tapi, kenyataannya kami dibingungkan dengan keputusan Bawaslu ini,” tandasnya.

Anggota Tim lainnya, Mohammad Sulton, mengatakan, Bawaslu Karawang memberitahukan tim pasangan Jimmy – Yusni setelah KPU Karawang melakukan dan menetapkan hasil perolehan suara. Padahal, kata Sulton, pihaknya sudah melaporkan kasus ini sejak tanggal 7 Desember 2020. Artinya, Bawaslu masih memiliki banyak waktu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Kenapa Bawaslu memberitahu kami bahwa kasus ini telah dihentikan setelah KPU melakukan dan menetapkan rekapitulasi perolehan suara ?” tegas Sulton.

Pada kesempatan itu, Bawaslu Karawang terkesan menutup-nutupi sesuatu. Sebab, pihak Bawaslu mengajak Tim Gabungan untuk diskusi secara tertutup, tidak boleh diketahui wartawan.

“Ada hal-hal yang tidak bisa kami publis secara gamblang ke masyarakat. Maka, sebaiknya audiensi ini kita laksanakan secara tertutup,” kata Roni, anggota Bawaslu Karawang.

Bawaslu Karawang juga terkesan tidak mau disalahkan atas penanganan kasus dugaan money politik tersebut. Menurut Roni, pengambilan keputusan atas penanganan kasus dugaan money politik ini adalah merupakan keputusan anggota Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang didalamnya ada anggota polisi dan jaksa. “Keputusan ini merupakan rekomendasi Gakumdu,” kata Roni.

 

Suasana audiensi sempat tegang, karena anggota Bawaslu Karawang lainnya, Charles Silalahi, mengeluarkan sebuah surat keputusan (SK) yang menurut dia SK tersebut berisi larangan bagi anggota Bawaslu untuk memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Sontak saja, H. Nana Taruna dan tim gabung Jimmy – Yusni lainnya langsung mempertanyakan dasar penerbitan SK tersebut. Namun, Charles Silalahi dan Kursin, Ketua Bawaslu Karawang tidak hanya banyak diam dan tidak bisa memberikan jawab yang jelas.

Sebelum mengakhiri audiensi tersebut, Ketua Tim Pemenangan Jimmy – Yusni, Ade Suhara, menyerahkan bukti-bukti baru atau bukti dukungan atas kasu yang sudah dilapolkan sebelumnya.

Lebih lanjut Ade mengatakan, kasus ini tidak akan terhenti sampai tingkat Bawaslu Karawang. Sebab, pihaknya akan menempuh proses hukum selanjutnya.(sir)

Pos terkait