Kabupaten Pemalang, spiritnews.co.id – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Wilayah Jawa Tengah akan menggelar Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk menentukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2021-2026.
Biro Penguatan Anggota KNTI, Hendra Wiguna, mengatakan, agenda MUSWIL merupakan bagian dari upaya KNTI mensejahterakan nelayan kecil. Tujuannya, untuk memperkuat persatuan nelayan kecil tradisional di Jawa Tengah.
“KNTI di Jawa Tengah sudah terbentang di sepanjang pantura, sudah waktunya kita perkuat ditataran provinsi. Mengingat kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi ini tak kalah penting untuk nelayan kecil, misalnya soal kuota BBM subsidi, pembangunan pelabuhan perikanan dan lain sebagainya,“ kata Hendra, dalam rilis yang diterima spiritnews.co.id, Rabu (9/6/2021).
“KNTI di Jateng kemarin melakukan survey, banyak hal yang kita temukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KNTI di Jawa Tengah kedepannya. Kerja-kerja kolaborasi dengan semua pihak akan kami laksanakan terlebih saat ini pemerintah Jawa Tengah sedang menggagas raperda perlindungan nelayan, maka KNTI akan secara aktif mengawal raperda tersebut,” tambahnya.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Pemalang, Suritno, mengatakan, KNTI di daerah Pemalang saat ini sedang melakukan advokasi pembuatan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) agar proses pembuatannya bisa dipercepat, sehingga nelayan dan para pelaku usaha perikanan bisa segera terdata dan terakui.
“Kita berharap nelayan kecil segera memiliki kartu KUSUKA, kita kemarin secara serentak bersama 25 DPD KNTI lainnya melakukan survei nelayan kecil dalam kurun waktu 5 minggu kurang lebih ada 5292 nelayan yang tersurvei. KNTI Pemalang sendiri melakukan survei di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ulu Jami,” kata Suritno.
Kegiatan survei ini mendapatkan apresiasi dari nelayan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hasil survey ini menggambarkan kondisi nelayan Pemalang secara detail, terutama soal akses nelayan kecil terhadap BBM Subsidi.
Misalnya ada nelayan kecil yang tidak bisa akses bbm bersubsidi di SPDN karena terkendala perizinan dan ada pula nelayan kecil yang keberadaanya jauh dari lokasi SPDN.
Menurutnya, hasil survei ini nantinya akan dipublikasikan kepada khalayak umum, harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini bantuan untuk nelayan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dapat tersampaikan ke nelayan secara tepat sasaran.
“Program-program pemerintah harus langsung diterima oleh nelayan kecil, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal perizin nelayan. Harapannya pemerintah dapat mempermudah soal perizinan ini, salah satunya soal pembuatan PAS yang sampai saat ini terbilang sulit dan jaraknya cukup jauh bagi nelayan Pemalang dimana untuk pembuatan PAS nelayan Pemalang harus dilakukan di Kota Tegal,“ jelasnya.
KNTI Kabupaten Pemalang sendiri tahun 2021 ini memiliki target-target atau program-program organisasi untuk mensejahterakan nelayan kecil di Kabupaten Pemalang.
“KNTI Pemalang memiliki program jangka pendek yaitu amanat musyawarah daerah (MUSDA KNTI), bantuan advokasi BBM bersubsidi, Penambahan SPDN di Pemalang sebanyak satu (1) buah. Program penanggulangan pendakalan sungai, pelatihan wanita nelayan serta pembantuan dalam pendidikan anak-anak nelayan. Tidak hanya program jangka pendek, program jangka panjang juga dimiliki seperti mengedukasi hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim dan bantuan advokasi kepada anak pekerja nelayan, khususnya nelayan TKI,” ungkapnya.(rls/red)
