Kabupaten Karawang, SpiritNews-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang menegaskan, program rumah tidak layak huni (Rutilahu) tidak dikenakan biaya atau gratis dalam pembangunannya. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan rumah.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Dinas PRKP Karawang, Baihaqi mengatakan, program rutilahu merupakan program pemerintah daerah yang ditujukan untuk masyarakat miskin, dengan pengajuannya berasal dari pemerintah desa.
Baca Juga: Buruh Tani di Karawang Dapat Bantuan Rumah dan Beasiswa
“Untuk proses pembangunannya semua tidak dipungut biaya atau gratis. Jika ada pungutan dari pihak desa, kami sama sekali tidak mengetahui dan mengimbau hal itu agar tidak dilakukan oleh pemerintah desa. Sebab, itu sudah masuk ke ranah hukum jika itu terjadi,” ujarnya kepada SpiritNews, Senin (3/9/2018).
Dikatakan, program tersebut diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin, sehingga pihaknya tidak akan memberatkan dalam persyatannya. Hanya saja bukti kepemilikan tanah itu diperlukan, agar tidak ada gugatan dari pemilik tanah dikemudian hari. Pihaknya saat ini sudah memiliki data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang diajukan pemerintah desa dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Karawang.
“Bangunan milik pemerintah saja banyak yang digugat oleh ahli warisnya. Maka jika ada bukti kepemilikan, gugatan dari pemilik tanah bisa dihindarkan,” katanya.
Berita Lain: Nasdem Karawang Dorong Adanya Pemerataan Pembangunan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkab Karawang akan membangun 6.478 unit rutilahu. Sejak tahun 2015 sampai 2017, pihaknya baru menyelesaikan 2.331 unit rutilahu. “Tahun ini rutilahu 955 unit dan mudah-mudahan pada APBD Perubahan bisa ditambah, agar mencapai target RPJMD Karawang,” katanya.
Dijelaskan, jika setiap tahun dibangun 1.500 unit rutilahu, maka tahun 2021 target RPJMD itu bisa selesai. “Realisasi pembangunan rutilahu prosesnya sudah hampir 90 persen untuk anggaran murni,” jelasnya.(moy)
