Pemkab dan Kejari Subang Bersinergi Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

  • Whatsapp

Kabupaten Subang, spiritnews.co.id – Bupati Subang H. Ruhimat dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang I Wayan Sumertayasa, SH, MH menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penanganan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan Kejari di Ruang Rapat Bupati II, Rabu (8/9/2021).

Sekretaris Daerah Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan perpanjangan kerjasama serupa yang ditandatangani tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2021.

Bacaan Lainnya

“Perlu dilakukan perpanjangan kesepakatan sebagai landasan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau perkara di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Subang,” kata Asep.

Kepala Kejari, I Wayan Sumertayasa, mengatakan, penandatanganan MoU bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengoptimalkan kewenangan sesuai Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 yaitu Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum serta Tindakan Hukum Lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara /Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah/negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan dapat mewakili kepentingan BUMN, BUMD.

“Tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka memelihara tertib hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak – hak keperdataan masyarakat. Sedangakn dalam bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah/BUMN maupun BUMD untuk menyelesaikan sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara, baik melalui Litigasi maupun Non Litigasi,” kata Wayan.

Adapun dalam Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (Legal Audit) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan, Perlindungan atau Pemulihan Keuangan / Kekayaan Negara serta dalam hal akan/telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.

Selain itu peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negara atau Pemerintah.

Bupati Subang H. Ruhimat, mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan sinergitas Pemkab dengan Kejari Subang dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Ini sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi serta memberikan manfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara antara Pemkab dengan Kejari Subang,” kata Bupati.

Dia berharap, penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih cepat dan tepat sasaran sehingga dapat menunjang kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

“Agar saling memberikan informasi dan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan, selalu mengedepankan komunikasi yang baik, sehingga berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Subang,” ungkapnya.(sir)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait