Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat resmi membuka Muzakarah Ulama Tahun 2026 di Masjid Darul Huda, Kecamatan Tanah Pasir. Forum strategis ini dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai elemen keagamaan, tokoh masyarakat, cendekiawan, hingga pimpinan dayah setempat.
Muzakarah kali ini mengusung tema “Peran Ulama dalam Merawat Khittah Syariat Islam di Era Tantangan Digital, Menjawab Tantangan Kontemporer dan Memperkokoh Ukhuwah di Bumi Malikussaleh”. Acara dibuka oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., (Ayahwa) yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Utara, M. Yusuf (Tgk. M. Yunus, S.H.I.).
Dalam pidato tertulis yang dibacakan M. Yusuf, Bupati Ismail mengingatkan bahwa lompatan teknologi komunikasi dan transportasi saat ini membawa dampak ganda. Selain memberikan kemudahan, era digital juga menyimpan tantangan negatif yang berisiko mengaburkan nilai-nilai syariat Islam.
“Penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) adalah cita-cita bersama. Di tengah arus globalisasi, banyak persoalan baru yang muncul. Muzakarah ini menjadi sangat urgen dan krusial sebagai kompas penentu kebijakan daerah,” kata Yusuf.
Pemkab Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan ulama lewat prinsip Ta’awanu ‘Alal Birri Wa Taqwa (saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, MPU berkedudukan sebagai mitra sejajar pemerintah dalam merumuskan nasihat serta pertimbangan hukum.
“Nasihat serta petuah dari para Teungku dan Abu sekalian sangat kami butuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas koridor syariat,” katanya.
Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan (Abu Manan), menyatakan forum ini merupakan langkah nyata umara dan ulama dalam menjawab dinamika umat yang sangat dinamis, terutama akibat dampak negatif arus informasi digital.
“Melalui muzakarah ini, kami ingin memastikan ada kesamaan pandangan di antara para ulama dan pemangku kebijakan dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian yang dihadapi masyarakat,” kata Abu Manan.
Sejumlah ulama terkemuka Aceh hadir sebagai pemateri untuk membedah enam isu keagamaan krusial, di antaranya:
- Tantangan Sekularisme dan Liberalisme Medsos:Dibahas oleh Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali.
- Pendangkalan Aqidah:Dibahas oleh Tgk. H. Nuruzzahri (Waled Nu Samalanga).
- Pengelolaan Harta Wakaf (Mauquf):Dibahas oleh Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan.
- Penggunaan Sedekah Masjid:Dibahas oleh Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi).
- Fardhu Kifayah Jenazah:Dibahas oleh Tgk. H. Jafar Sulaiman (Abi Lueng Angen).
- Fardhu Kifayah Jenazah Bertato/Kutek:Dibahas oleh Tgk. H. Muhammad Sufi (Abi Paloh Gadeng).
Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara, Wahyuddin, S.H., mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan ini didanai melalui APBK Aceh Utara tahun 2026, yang didasarkan pada hasil Sidang Paripurna MPU tanggal 19 Juni 2026.
Pihak MPU menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Ismail A. Jalil atas dukungan penuh terhadap kelancaran acara demi kemaslahatan umat. Hasil akhir dari diskusi ini nantinya akan diterbitkan sebagai rekomendasi resmi.
“Kami berharap diskusi ini melahirkan keputusan yang berkualitas dan solutif. Rekomendasi tersebut akan menjadi rujukan resmi bagi Pemerintah Daerah, perangkat gampong (Imum Gampong), hingga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara,” ungkapnya.(mah/ops/sir)
