Menelusuri Penggunaan Dana Desa di Aceh Utara

  • Whatsapp
spiritnews.co.id

Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Sebanyak 852 desa dari 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara memperoleh kucuran dana desa tahun 2020 sebesar Rp 812.810.082.300.

Dengan rincian dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp 635.545.776.000 dan ditambah Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara (APBK) sebesar Rp 177.264.306.300.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya penggunaan dana desa di berbagai kecamatan di Aceh Utara sering menjadi masalah bahkan hingga berkasus.

Pasalnya, dana yang dikelola para Kades yang bersumber dari APBN dan APBK itu diisinyalir banyak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya petunjuk tekhnis.

Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Aceh Utara, Asnawi H Ali, mengatakan, dana desa belum ada pengawasan maksimal.

“Pengawasan yang ada hanyalah sebatas menerima laporan administrasi pertanggungjawaban dana desa dari kades (kepala desa) tanpa disertai pembuktian fisik di lapangan. Karena yang terjadi bisa saja fisiknya fiktif tapi dilaporkan seolah-olah fisiknya ada dan rampung,” kata Asnawi, kepada spiritnews.co.id, di kantornya, Selasa (30/6/2020).

Asnawi mewanti-wanti para kades di Aceh Utara untuk bekerja sesuai
ketentuan penggunaan dana desa yang ada.

“Jangan karena pengawasan lemah lantas mau menggunakan kesempatan yang ada. Ini bisa jadi blunder bagi para kades yang ada di daerah ini dan pada akhirnya harus berurusan dengan hukum,” tegasnya.

Peringatan ini memang sangat beralasan karena di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sudah ada kepala desa berurusan dengan aparat penegak hukum atas perbuatannya yang menyalah gunakan dana desa.

Mantan Sekretaris Gapensi Aceh Utara ini mengaku, selama menjabat Sekretaris Apdesi banyak menerima laporan tentang penggunaan dana desa dari berbagai kecamatan di Aceh Utara yang disebut menyimpang.

“Kalau bahasanya jaksa atau polisi untuk kepentingan penyidikan, kalau
bahasanya LSM untuk kepentingan investigasi. Tapi tujuannya satu yaitu sama-sama menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan kan begitu,” urainya.

Kendati demikian, kata Asnawi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus tanggap dan melakukan audit terhadap dana desa yang untuk tahun 2017 hingga 2020 ini seperitinya tambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, menurut Asnawi, sejauh ini penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh tangan lembaga auditor negara, karenanya jika hal ini tidak difokuskan oleh BPK, nantinya akan semakin rentan diselewengkan.(mah)

Pos terkait