KPK dalam Utak-Atik Tes Wawasan Kebangsaan

  • Whatsapp

PEKAN ini media ramai soal kontroversi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sedang di dalam guncangan ujung tanduk. Guncangan muncul dari adanya Pasal 69 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atas alih fungsi pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lalu apa yang menjadi masalah ?

Penulis : Robi Firmansyah

Bacaan Lainnya

Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

Soal Tes Wawasan Kebangsaan yang mengakibatkan 75 pegawai yang non-aktifkan akibat tidak lolos dalam seleksi TWK ini. Sebenarnya Tes Wawasan Kebangsaan mengenai tes dalam menguji kemampuan individu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) seperti pengetahuan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, sejarah Indonesia, sistem tata pemerintahan Indonesia hingga kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

TWK dianggap janggal usai tidak dinyatakannya 75 pegawai gagal dalam tes TWK, lantaran pertanyaan yang cukup nyeleneh, termasuk pertanyaan tentang aliran agama hingga ke hal privasi yakni perilaku pacaran hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada tes wawasan kebangsaan tersebut. Jangan sampai zaman orde baru terulang kembali ketika pemikiran individu berbeda dengan pemikiran politik.

Sebagaimana 75 pegawai KPK dalam posisi kebingungan atas posisi mereka, yang artinya beberapa mereka masih tetap mengunjungi kantor KPK namun tidak melakukan kewajiban  pekerjaannya. Ditambah lagi ada pengelompokan dari 75 Pegawai yang tidak memenuhi syarat tersebut, yakni 24 Pegawai dapat dibina dan 51 akan di non-aktifkan yang entah mereka masuk dalam kategori yang mana.

Polemik ini cukup mengundang ramai kritik dan komentar di media sosial sebab hal ini dianggap menjadi taktik penyingkiran pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Sebab 13 dari 75 pegawai yang di nonaktifkan adalah penyidik kasus yang paling top dalam memberantas korupsi dan jika dialih tangan kepada pihak lain ancaman adanya ketidak tuntasan dan akan molor dalam penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu terlantarnya kasus-kasus yang ditangani oleh pegawai non-aktif ini yang paling meresahkan sebab penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi terhenti seperti korupsi bansos menteri sosial dan benih lobster. Sehingga hal ini juga sangat merugikan bangsa Indonesia jika korupsi tidak diselidiki dan diselesaikan dengan tuntas.

Tes TWK yang asesmen oleh Badan Kepegawaian Nagara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini dinilai melanggar HAM yang membuat geram pegawai KPK non-aktif beberapa melakukan pelaporan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) atas dari kejanggalan dan keanehan pertanyaan serta transparansi dan akuntabilitas yang dalam tes TWK.

Konfirmasi KOMNAS HAM sampai saat ini belum menemukan jawaban atas keterangan baik dari pihak BKN dan PAN-RB, Ketua KPK sehingga dari sini semakin menunjukkan bahwa tidak ada konsisten dan aturan yang jelas dalam hal tindak lanjut hasil TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Beralih dan berkaca dari negara Asia lain yaitu Hongkong yang sukses memberantas korupsi di negaranya yakni Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong. Perekrutan pegawai ICAC dilakukan secara independen tanpa melibatkan lembaga atau dewan dan berdasarkan kompetensi teknis tertentu.

Dikutip dari icac.org.hk, proses rekrutmen meliputi ujian tertulis (Bahasa Inggris, Mandarin dan Hukum Dasar), pusat penilaian dan/atau papan wawancara dan pemeriksaan kesehatan.

Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang sangat kuat dan integritas yang tinggi dalam memberantas korupsi membuat ICAC menjadi percontohan lembaga anti korupsi di Asia dan dunia. Mengenai independensi ICAC Hongkong, peraturan pemerintah memberikan ICAC kekuatan penegakan hukum, seperti kuasa penangkapan, penahanan dan pemberian jaminan; kuasa penggeledahan dan penyitaan; dan kekuatan penanganan pelanggaran lain sehingga ICAC dapat bekerja secara individual dan total mulai dari proses awal penyelidikan hingga penangkapan koruptor.

Berbeda dengan KPK yang melalui penjaringan melalui uji kelayakan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada satu sisi diharapkan mampu menemukan pegawai KPK yang sesuai dengan kriteria DPR, sehingga sistem ini memungkinkan masuknya kepentingan dan politisasi dalam praktiknya masih mengangkat pegawai KPK masih memasukkan orang dari lembaga hukum seperti kepolisian.

Dan dalam wewenang penyelidikan kasus korupsi masih melibatkan Dewan Pengawas dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dari sinilah belajar bahwa sistem yang harus dirubah dalam mencegah terciptanya celah-celah korupsi, perilaku kepentingan dan hak istimewa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 bahwa semua warga negara harus memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Selanjutnya bukti kuat untuk berdirinya KPK sebagai lembaga independen ini didasarkan pada Undang-Undang KPK Pasal 45 Ayat 1 bahwa penyidik adalah penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Serta Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 mengenai pengangkatan penyidik secara independen. Dasar hukum ini lah yang sebaiknya dilakukan dalam mencegah olengnya independen KPK.

Konklusinya KPK sebagai lembaga independen sebenarnya harus kembali memiliki sistem sendiri dalam perekrutan para pegawainya dan menghapus pihak-pihak dalam rangka memangku kepentingan. Kalau sistem peralihan menjadi ASN namun masih melibatkan pihak lain hal ini menjadi tabu bagi status independensi dari lembaga anti korupsi KPK di Indonesia.

Sehingga sah-sah saja kalau merubah merevisi undang-undang KPK namun harus kembali pada pertahanan identitas independen pada lembaga KPK. Lalu apa yang harus dilakukan ? Sebagai pelajaran bahwa tes TWK tidaklah penting dan utama dalam ukuran syarat pemenuhan pegawai KPK sebagai ASN, yang terpenting adalah integritas dan keinginan individu sebagai pegawai KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Catatan lain juga penting dalam penguatan dasar hukum KPK untuk kekuatan kemandirian lembaga KPK dalam penyesuaian identitas lembaga independen dalam pemilihan pegawai tanpa melibatkan pihak atau lembaga lain untuk menghindari adanya kepentingan yang terselip di dalam seleksi itu sendiri.

Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah perlu melakukan tindakan preventif untuk dilakukan perbaikan dalam sistem seleksi maupun soal independensi dalam lembaga anti korupsi.(*)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait