BELAKANGAN ini, masyarakat ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Beberapa orang terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi keseharian mereka dirasa jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi.
Penulis : Hanifah Nur Fitrianingsih
Pengisi Kajian Remaja
Di media sosial Threads, cerita-cerita itu bertebaran. Akunsalah satu akun misalnya, mendapati ruma tangganya masuk desil 9. Hasil itu membuatnya mempertanyakan sumber data yang digunakan. Selama tujuh tahun berumah tangga, ia mengaku tidak pernah didatangi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk disurvei.
Kegaduhan di media sosial menunjukkan ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu desil mudah dipahami sebagai label kelas ekonomi, padahal secara statistik ia merupakan ukuran posisi relative kesejahteraan.
BPS menjelaskan, desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok berdasarkan urutan tertentu, antara lain tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil menunjukkan posisi relative seseorang atau rumah tangga dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya.
Masalahnya, persoalan salah kaprah soal desil ini menjadi lebih penting ketika peringkat desil mulai digunakan untuk menentukan hak atas subsidi. Salah satu opsi yang dikaji adalah mengecualikan kelompok penerima subsidi berdasarkan peringkat
desil.
”Kami sedang uji sistem. Saya sedang melihat sistemnya. Bisa saja mereka yang desil 9, 10 tidak bisa beli yang bersubsidi, mereka mesti bayar harga (nonsubsidi) atau yang lain,” ujar Purbaya.
Dari sudut pandang pemerintah, penggunaan data sosial-ekonomi memiliki alasan yang kuat. Subsidi membutuhkan sasaran agar anggaran negara tidak ikut membiayai konsumsi kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga nonsubsidi.
Namun, saat desil yang sebenarnya merupakan peringkat relatif digunakan sebagai patokan batas penerima subsidi atau bantuan dari pemerintah, dampaknya dapat berujung pada perubahan harga yang mesti dibayar oleh sebuah keluarga.
Dalam kapitalisme, ukuran kemiskinan bersifat relatif (tidak baku), padahal realitas kemiskinan mudah diindra. Kapitalisme gagal mendefinisikan kemiskinan, akibatnya program pemberantasan kemiskinan bisa dipastikan gagal. Kemiskinan di Indonesia merupakan problem sistemis (kemiskinan struktural) karena tata kelola ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi SDA milik umum dan kebijakan penguasa yang berpihak pada kapitalis.
Menurut pandangan Islam, orang miskin (al-masakin) adalah orang yang memiliki harta atau pendapatan (pendapatan/penghasilan), tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok (keperluan asas) dirinya dan keluarganya, serta mereka tidak meminta-minta kepada manusia.
Negara dalam sistem Islam berfungsi sebagai raain yang mengurusi tiap-tiap rakyat. Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan kesejahteraan, dimana Negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan mewujudkan kemampuan pada rakyat untuk memenuhi kebutuhan pelengkap.(*)
