Pertamina Diduga Abaikan Syarat Legal Formal dan Hak Warga Terdampak Proyek

  • Whatsapp

Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – LBH Cakra dan Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) menilai pola-pola pelaksana proyek eksplorasi dan eksploitasi PT Pertamina hanya untuk profit dengan prinsip ekonomi kapitalistis “berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”.

Wakil Direktur LBH Cakra, Dede Nurdin, SH, mengatakan, PT Pertamina hanya mengutamakan profit dalam setiap eksplorasi dan eksploitasi, tanpa mengindahkan kenyamanan warga sekitar.

Bacaan Lainnya

Seperti yang di terjadi di Kampung Bakan Huma, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT Pertamina diduga menggunakan prinsip ekonomi kapitalistis “berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”.

“Sepertinya mereka (PT Pertamina) masih lupa bahwa Badan Usaha Milik Negera itu tidaklah sama dengan perusahaa-perusahaan privat. Rakyat punya andil dalam keberlangsungan Pertamina, sehingga perlu diajak ngobrol satu meja dan diajak berpartisipasi sebelum proyek dimulai,” kata Dede dalam rilis yang diterima spiritnews.co.id, Kamis (11/11/2021).

Setelah menerima pengaduan warga paling terdampak, hasil hearing dengan DPRD beserta Humas Pertamina serta cek fakta di lapangan, pihaknya mensinyalir bahwa proyek Pertamina di Sekarwangi masih diragukan asfek legal formalnya, menyangkut ijin lokasi, amdal lalin, dst.

“Warga Bakan Huma, sebagai warga yang paling dekat dengan lokasi pengeboran, tidak pernah menandatangi surat persetujuan. Tapi kenapa pertamina mengklaim bahwa proyek mereka sudah lengkap ijin lingkungannya”? tanyanya.

Selain itu, dampak negatif lainnya yang sangat menyiksa, diantaranya tanaman padi mulai mengalami kelainan, suhu lingkungan lebih panas dari biasanya, asap dari cerobong eksploitas mengakibatkan banyak penduduk yang terganggu pernafasan dan iritasi kulit.

“Kami minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan DPRD setempat serius melindungi warganya agar ketidaknyamanan dan kegelisahan warga yang disinyalir timbul sebagai efek keberadaan proyek pertamina segera ada titik temu dengan tidak menafikkan kearifan lokal,” katanya.

Pengurus GMPI Kecamatan Rawamerta, Sukarna, mengatakan, warga Bakan Huma yang berdekatan dengan lokasi pengeboran sudah berulang kali menyampaikan keluhan ke PT Pertamina tentang dampak yang dirasakan akibat proses eksplorasi dan eksploitasi, namun belum pernah ditanggapi serius.

“Dari awal, sejak mendengar rencana pengeboran di wilayah kami, saya dan warga Bakan Huma mulai resah. Kami layangkan surat untuk berdialog, namun tidak direspon. Sampai akhirnya warga berkali-kali unjuk rasa ke lokasi dengan maksud meminta penjelasan langsung dari pihak manajemen pelaksana, tapi tidak pernah ditanggapi juga. Proyek malah berjalan terus hingga saat ini. Pertamina seperti tidak pernah mengakui keberadaan kami sebagai warga lokal yang tinggal paling dekat dengan lokasi, dan paling merasakaan efek negatif proyek negara tersebut,” kara Sukarna.

Lebih lanjut dikatakan, warga sudah menemukan lebih dari satu dampak negatif keberadaan proyek PT Pertamina di Desa Sekarwangi. Pada proses awal, ada kelebihan area sawah warga yang terambil diluar kesepakatan antara pelaksana proyek dengan petani dalam pembuatan jalan akses masuk dan tersendatnya arus masuk-keluar air sawah.

“Kami tidak habis pikir, kenapa perusahaan besar sekelas Pertamina tidak memperhitungkan secara komprehensif dan menyiapkan solusi bagi petani akibat pembuatan jalan akses masuk ke pengeboran ? Dulu sebelum ada proyek pengeboran pertamina di wilayah kami, sirkulasi air sawah tidaklah sulit. Kami butuh saluran air,” ungkapnya.(ops/sir)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait