Tak Lelah Berjuang untuk Rakyat, Bupati Ruhimat Konsultasi dengan Pakar Hukum Terkait Program TORA

  • Whatsapp

Kabupaten Subang, spiritnews.co.id – Untuk mencari solusi dan langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian dan pelepasan lahan eks HGU PTPN VIII dalam persfektif pembangunan daerah, Bupati Subang H. Ruhimat konsultasi hukum kepada Dr. Feri Aries Suranta Sitepu, S.H., M.B.A., M.H, yang merupakan praktisi dan akademisi hukum pertanahan, di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati, Selasa (16/11/2021).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi dan koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan Kemendagri terkait program TORA yang tengah menjadi salah satu program prioritas Pemkab Subang dalam rangka mendapatkan hak atas lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa gunanya sejak tahun 2002.

Bacaan Lainnya

Asisten Daerah 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Rahmat Effendi, mengatakan, Pemkab Subang sangat bersemangat ingin menggunakan lahan eks HGU untuk kepentingan masyarakat miskin. Sehingga, dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh terkait program TORA.

Perwakilan Kantor ATR/BPN Subang, Yadi Suhudi, mengatakan, jika masyarakat ingin mengusulkan tanah terkait TORA, ada regulasi baru yang harus ditempuh. Lahan PTPN VIII eks HGU merupakan kekayaan negara. Sehingga, dalam pelepasan aset BUMN harus merujuk pada undang-undang dan harus persetujuan DPR RI.

“BPN akan mendukung penuh terkait lahan untul kesejahteraan masyarakat, namun proses administrasi harus tetap dijalankan,” kata Yadi.

Perwakilan Kemendagri, Hendri Firdaus, mengatakan, HGU adalah hak terhadap penggunaan lahan, bukan pemilikan tanah. Untuk itu, dia mendukung langkah yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dr. Feri Aries Suranta Sitepu, S.H., M.B.A., M.H, mengaku, hadir di Subang untuk membantu menyelesaikan permasalahan pertanahan di Kabupaten Subang. Menurutnya, Negara tidak memiliki tanah tapi mengelola. Pemerintah harus melakukan terobosan mengenai permasalahan pertanahan, namun tetap harus dengan regulasi dan payung hukum yang jelas, sehingga tidak terdampak hukum.

“Barang Milik Negara (BMN) atau aset, harus dimanfaatkan, karena jika BMN tidak digunakan, maka akan tidur atau tidak menghasilkan,” kata Feri.

Ia bercerita tentang beberapa kasus pertanahan yang telah diselesaikannya, seperti sengketa antara TNI dan warga. Sama halnya dengan kasus di Subang. Dia mengapresiasi langkah Bupati Subang yang berjuang untuk rakyat.

“Tanah negara dibagi dua, yaitu, tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. HGU yang telah habis masa gunanya, termasuk kedalam tanah negara bebas. Aset BUMN yang berakhir harus dimanfaatkan, karena telah menjadi tanah negara bebas. Tidak ada ganti rugi karena demi kepentingan pembangunan daerah dan selanjutnya pemda harus membangun komunikasi antar lembaga demi mendapat solusi,” jelasnya.

Bupati Subang, H. Ruhimat, mengaku semakin bersemangat untuk memperjuangkan tanah eks HGU PTPN VIII untuk kepentingan masyarakat Subang melalui program TORA. Di Kabupaten Subang ada sekitar 12.000 hektare lahan HGU eks PTPN VIII, 5.000 hektare eks RNI, dan 20.000 hektare eks Perhutani.

“Saya ingin membangun jalan, Puskesmas, Kantor Koramil, Polsek, dan kantor pemda di lahan tersebut, namun sangat sulit untuk mendapatkan lahan tersebut,” kata Bupati

Lebih lanjut dikatakan, lahan eks HGU itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti untuk warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal dan masih hidup satu rumah bersama mertua.

Untuk itu, ia meminta bantuan kepada pusat yaitu Kemendagri untuk membantu penyelesaian masalah mengenai lahan eks HGU. Bahkan, ia berharap Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, untuk serius menjalankan tugasnya demi kemaslahatan masyarakat.

“Saya minta teman-teman jalankan seserius mungkin, harus teguh untuk membela rakyat,” tegasnya.(sir)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait